Pemerintah terus melakukan perbaikan data penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Hingga akhir tahun ini, perbaikan data menjadi kewenangan kepala desa.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menilai Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar yang diberikan Pemerintahan Jokowi-JK merupakan bentuk penghargaan terhadap hak asasi. Program tersebut memiliki manfaat bagi warga Indonesia yang kurang mampu.

"Sering orang mampu daftar BPJS pas sakit, begitu sehat dia sudah enggak mau keluar bayar iuran lagi, itu kan curang dong," kata Menkes Nila Moeloek, mengomentari kemacetan pembayaran iuran peserta BPJS.

Lebih dari 4.000 Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Banda Aceh rusak karena nama dan alamat penerima tidak sesuai. Kartu yang rusak ini rencananya akan diganti dengan kartu baru.

Pemerintah telah meluncurkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang diharapkan bisa dimanfaatkan oleh warga untuk berobat secara gratis. Dalam pelaksanaannya, KIS masih beririsan dengan kartu BPJS Kesehatan yang memiliki fungsi yang sama.

Pemerintahan yang dipimpin Jokowi Widodo-Jusuf Kalla meluncurkan beberapa 'Kartu Sakti' untuk program kesejahteraan rakyat. Menko PMK Puan Maharani mengatakan tidak ada masalah pendistribusian kartu tersebut ke seluruh Indonesia.

Mardan Mamat, Jyoti Randhawa, dan Prayad Marksaeng telah memastikan diri tampil di turnamen BANK BRI Indonesia Open. Tiga pegolf kawakan Asia itu akan berusaha memenangi gelar juara.

Anggaran 'Kartu Sakti' yang diluncurkan Presiden Joko Widodo sering dipertanyakan. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa pun merinci anggaran tiap kartu yang berasal dari APBN 2014.

Ada sejumlah kasus di mana peserta BPJS Kesehatan ditolak oleh rumah sakit 'nakal' yang beralasan kamar penuh. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa Kartu Indonesia Sehat (KIS) adalah solusinya.

Kota Surabaya dan Kabupaten Banyuwangi merupakan bagian dari 19 kabupaten dan kota di 10 provinsi yang menjadi pilot project pembagian Kartu Keluarga Sejahtera.