Anas Urbaningrum dalam nota pembelaannya beberapa kali menyebut kasus Hambalang yang menjeratnya adalah kasus yang sangat bernuansa politis. Namun pendapat mantan Ketum Demokrat ini diyakini tidak tepat.

Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) KPK dikritik. Mereka amat tertutup soal informasi 11 calon pimpinan KPK. Padahal, amat sangat penting guna menguak rekam jejak mereka. 

Berdasarkan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pilpres 2014 di KPU, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mempunyai total anggaran sebesar Rp. 166.559.466.941. Indonesia Corruption Watch (ICW) pun mencurigai hal itu dan meminta agar dilakukan pengusutan.

Indonesia Corruption Watch (ICW) telah melakukan kegiatan penelusuran terkait kewajaran penerimaan dana kampanye 2 pasangan capres/cawapres dalam Pilpres 2014. Ada temuan ketidakwajaran dari dua kubu. Apa saja?

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyerahkan petisi mengenai dukungan untuk menghentikan RUU KUHAP kepada Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung. Dalam kesempatan itu Pramono sepakat dengan petisi yang dibuat.

KPU tak bisa menganulir anggota DPR atau DPRD yang menjadi tersangka korupsi untuk dilantik. Sesuai aturan, selama belum ada keputusan hukum tetap, mereka bisa menjalankan tugasnya. 

Pemberian jatah 16 kursi menteri untuk kader parpol menuai pro kontra. Orang partai ini dinilai berpotensi menjadi mesin ATM untuk partainya. Apa kata Jokowi?

Jokowi-JK sudah mengumumkan ada 34 kementerian di kabinet mereka. 16 Kementerian itu akan menjadi jatah untuk partai politik. Jatah yang cukup banyak ini menuai kritik.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan 48 anggota DPRD periode 2014-2019 terpilih berstatus sebagai tersangka korupsi. Hal ini patut disayangkan lantaran para tersangka ini nantinya akan mengawal kebijakan publik di daerah.

RUU Pilkada yang akan disahkan pada 25 September dianggap mengancam demokrasi Indonesia. Aksi menolak RUU tersebut disuarakan di penjuru daerah, salah satunya di Bandung.