PKS akan melakukan klarifikasi atas kasus percobaan suap Rp 10 juta yang dilakukan pengacara mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring. Bila terjadi penyimpangan, PKS akan menghukum pelaku. 

Kasus suap Pengacara Presiden PKS Tifatul Sembiring, M Anwar Junaedi, kepada seseorang yang mengaku polisi bisa mencoreng citra PKS. Soal ini, Tifatul menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat.

Suap menyuap bukan tradisi PKS. Tindakan pengacara Presiden PKS Tifatul Sembiring, M Anwar Junaedi, yang menyogok polisi Rp 10 juta terkait penerbitan SP3 bukan kebijakan PKS. Tifatul pun diminta klarifikasi.

Kebiasaan suap-menyuap dalam penanganan sebuah kasus di kepolisian merupakan isu lama. Namun untuk membuktikannya bukan perkara mudah.

Pengacara Presiden PKS Tifatul Sembiring, M Anwar Junaedi, mencoba menyogok kepolisian terkait penerbitan SP3 kliennya. Meski akhirnya tertipu, tindakan Anwar tersebut dinilai telah melanggar kode etik advokat.

Polisi harus menindaklanjuti pengakuan M Anwar, pengacara Presiden PKS Tifatul Sembiring, yang mengaku telah memberikan uang pelicin kepada oknum polisi. Anwar sendiri bisa dipenjara karena melakukan penyuapan.

Tindakan pengacara Presiden PKS Tifatul Sembiring, M Anwar Junaedi yang menyogok Polda Metro Jaya dinilai mencoreng partai partai yang berslogan bersih, peduli dan profesional ini.

Pengacara Presiden PKS Tifatul Sembiring, M Anwar Junaedi mengaku tertipu Rp 10 juta sebagai pelicin SP3 kasus yang menimpa kliennya. Namun Anggota DPR asal PKS, Mahfud Sidik tak percaya pengacara PKS itu menyogok.

Sidang permohonan praperadilan terhadap penghentian penyidikan kasus BLBI Bank Danamom sudah diputus. Pengadilan memutuskan menolak gugatan permohonan praperadilan No 28 itu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Jaksel).

 PKS mengaku tidak tahu menahu dengan suap Rp 10 juta yang dilakukan pengacara Tifatul Sembiring, Anwar Junaedi. Partai yang mempunyai semboyan bersih, peduli dan profesional itu pun memecat Anwar.