Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD angkat bicara soal rencana moratorium dan pengetatan remisi bagi koruptor. Mahfud menilai rencana itu sebagai hal yang positif.

Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana menegaskan jika moratorium remisi koruptor bukan berarti menghapuskannya.

Sejumlah pihak menuding langkah Kemenkum HAM terkait moratorium remisi terpidana koruptor dan teroris sebagai politik pencitraan. Tudingan itu dibantah keras pihak Kemenkum HAM.

Sulit dipercaya ada kader Partai Demokrat yang menyalahkan kebijakan Kemenkum HAM yang menghentikan sementara moratorium remisi koruptor. Dialah Ruhut Sitompul, anggota Komisi III DPR dari PD.

Golkar melawan kebijakan Kemenkum HAM mengeluarkan moratorium remisi untuk koruptor. Golkar menilai kebijakan ini hanyalah pencitraan menteri dan wakil menteri baru.

Moratorium remisi dan bebas bersyarat dinilai tidak perlu diperkuat oleh revisi undang-undang. Sebab, Kemenkum HAM hanya akan memperketat persyaratan remisi dan bebas bersyarat.

Penghentian sementara remisi bagi terpidana korupsi oleh Menteri Hukum dan HAM menuai protes. Sore ini, Yusril Ihza Mahendra melayangkan somasi kepada Menkumham Amir Syamsuddin dan Wamnekumham, Denny Indrayana.

Komisi III DPR meminta semua pihak mendukung kebijakan Kemenkum HAM mengeluarkan moratorium remisi koruptor. Menurutnya kebijakan itu harus segera direalisasikan dalam Undang-undang.

Dewan perwakilan Rakyat (DPR) diminta mendukung usulan pemerintah terkait moratorium remisi dan pembebasan bersyarat bagi koruptor. Moratorium itu dinilai sebagai momentum DPR untuk menunjukkan keseriusannya memerangi korupsi.

Moratorium remisi dan pembebasan bersyarat bagi terpidana kasus korupsi yang dikeluarkan Kemenkum HAM dipersoalkan Komisi III DPR. Komisi III berencana memanggil Menkum HAM usai reses.