Mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada dan mantan Sekda Bandung Edi Siswadi akan dituntut hari ini. Melalui kuasa hukumnya, mantan orang nomor satu di Bandung itu mengaku khawatir dituntut seberat hukuman Setyabudi Tejocahyono.

Dana bantuan sosial yang nilainya mencapai triliunan rupiah ada di sejumlah kementerian. Menjelang pemilu KPK sudah berkirim surat ke Presiden SBY dan mendapat respons. Dana bansos rawan diselewengkan.

Kekhawatiran KPK akan dana bantuan sosial (bansos) yang kurang transparan bukan tanpa alasan. Pasalnya, tiba-tiba saja pencairan dana sosial itu meningkat jelang pemilu di 14 Kementerian.

Wakil Ketua KPK Busyro Muqqodas menggelar konferensi pers terkait kekhawatiran KPK akan pencairan dana bansos ditengah-tengah gelaran pemilu. Adakah korelasi antara menteri yang dari parpol dengan penyalahgunaan wewenang di kementerian yang dia pimpin.

Presiden SBY setuju dengan KPK dan siap melakukan penertiban dana bantuan sosial yang dicairkan jelang pemilu. KPK pun mengapresiasi sikap presiden yang responsif.

KPK dibuat khawatir dengan pencairan dana bantuan sosial (bansos) yang dilakukan menjelang pemilu. Hal itu beralasan apalagi hingga kini KPK belum mendapat data pencairan dana yang dilakukan secara transparan.

Pemerintah menggelar sidang kabinet membahas dana bantuan sosial tadi pagi. Mendikbud M Nuh pun angkat bicara mengenai dana bansos dalam rapat itu. Menurutnya, Kemensos tak akan mampu mengelola seluruh dana bansos seluruhnya.

Mendekati kontestasi politik di dalam pileg mendatang, KPK menengarai perubahan bentuk dalam politik uang. Wakil Ketua KPK Busyro Muqodas menyatakan salah satu bentuknya adalah dana bantuan sosial. 

Ada dua saran dari KPK yakni; agar pencairan dana bantuan sosial dipusatkan di Kementerian Sosial, dan semua pihak yang menerima dana itu menggunakan dengan hati-hati.

Presiden SBY pagi ini memimpin sidang kabinet di kantornya membahas dana bansos yang rawan penyimpangann menjelang Pemilu. Usai memimpin rapat, SBY terbang ke Palembang untuk kampanye Partai Demokrat.