Pengadilan adalah gerbang terakhir bagi masyarakat untuk mencari keadilan. Karena itu sudah sepantasnya pembersihan atas para hakim dari perilaku korup wajib dilakukan.

KPK akan kembali memeriksa hakim nonaktif Syarifuddin Umar dalam kasus dugaan suap proses kepailitan perusahaan garmen, PT SCI. Syarifuddin diperiksa sebagai tersangka.

Mendagri Gamawan Fauzi masih akan menunggu hasil putusan kasasi terkait status Gubernur nonaktif Bengkulu Agusrin Najamudin. Ia berharap hasil kasasi segera keluar.

Tertangkapnya hakim Syarifuddin Umar oleh KPK menguji komitmen MA untuk menegakkan keadilan. MA diharapkan tidak mengalami 'masuk angin' dengan mendukung pemberantasan korupsi.

Putusan bebas dari dakwaan korupsi terhadap Gubernur non-aktif Bengkulu, Agusrin Najamudin, dipersoalkan menyusul dijadikannya Hakim Syarifuddin sebagai tahanan KPK. Hasil riset ICW menemukan ada tujuh fakta sidang yang justru diabaikan.

KY saat ini tengah mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Hakim Syarifuddin. KY diprediksi tidak akan kesulitan melakukannya karena pelanggaran kode etik hakim dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut sudah tampak kasat mata.

Komisi Yudisial segera mengeluarkan rekomendasi terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan Hakim Syarifuddin. Mahkamah Agung pun siap menerima rekomendasi tersebut dan menjadikannya sebagai pertimbangan.

Komisi Yudisial (KY) saat ini tengah menelisik pelanggaran kode etik yang dilakukan Hakim Syarifuddin. Apapun nanti hasil rekomendasi KY, Mahkamah Agung (MA) diminta dapat menindaklanjutinya tanpa banyak pertimbangan.

Komisioner KY Taufiqurrahman Syahuri berharap calon pimpinan KPK berikutnya berani membersihkan korupsi di penegak hukum. Sehingga penegakan hukum di Indonesia bisa dipercaya rakyat.

Komisioner KY Taufiqurrahman Syahuri menuturkan KY akan segera memberhentikan dengan tidak hormat hakim Syarifuddin. KY tengah mengumpulkan bukti suap terhadap Syarifuddin.