Menko Polhukam Djoko Suyanto berpendapat instruksi Presiden SBY agar M Nazaruddin ditangkap bukan bentuk intervensi terhadap kinerja KPK. SBY hanya membantu KPK.

Presiden SBY memerintahkan Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo untuk mencari, menangkap, dan membawa pulang Nazaruddin. Instruksi presiden ini disambut baik oleh KPK.

Paspor tersangka korupsi Wisma Atlet M Nazarudin telah ditarik sejak dikeluarkannya pencegahan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM sejak 24 Mei lalu.

KPK telah menetapkan mantan Bendahara Umum PD M Nazaruddin sebagai tersangka kasus suap Wisma Atlet di Kemenpora. Ketua DPR Marzuki Alie berharap agar Nazaruddin tak diperlakukan berbeda dengan tersangka korupsi lainnya.

Segala upaya dikerahkan Fraksi Partai Demokrat (FPD) untuk memulangkan mantan Bendahara Umumnya M Nazaruddin dari Singapura. FPD pun sudah meminta adik Nazaruddin, M Nasir untuk membujuk pulang saudaranya itu.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya mengambil sikap soal M Nazaruddin. SBY memerintahkan Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo untuk mencari, menangkap, dan membawa pulang Nazaruddin.

KPK telah menetapkan M Nazaruddin sebagai tersangka kasus suap Wisma Atlet di Kemenpora. Hingga saat ini belum ada permintaan red notice dari KPK kepada Polri untuk Nazaruddin.

KPK diminta untuk segera menyita harta kekayaan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat (PD) M Nazaruddin. Ketua Fraksi PD Jafar Hafsah pun mempersilakan bila KPK ingin menyita harta Nazaruddin.

KPK akan memeriksa tersangka kasus korupsi Wisma Atlet Sekretaris Kemenpora Wafid Muharam. KPK sebelumnya sudah menetapkan tersangka baru dalam kasus Wisma Atlet ini, yaitu M Nazaruddin.

Nazaruddin telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap di Sesmenpora. KPK pun diminta bertindak cepat memulangkan Nazaruddin untuk menghindari ketidakjelasan posisinya seperti Nunun Nurbaetie.