Kepengurusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) akan segera berakhir. Anggota LPSK yang baru nanti diharapkan lebih memiliki integritas dan kemampuan kepemimpinan yang lebih baik dalam hal hukum dan HAM.

Menjelang pelaksanaan sidang kasus penyerangan LP Cebongan, TNI AD dan kepolisian mempersiapkan langkah pengamanan. Ada dua skenario pengamanan, terutama untuk mengawal para saksi.

Polda DIY mulai intensif berkoordinasi dengan TNI AD menjelang pelaksanaan sidang kasus LP Cebongan. Meski sampai saat ini, Polda belum mendapat pemeberitahuan kapan sidang akan digelar.

Kasus simulator SIM menyeret nama beberapa anggota Komisi III DPR terkait pembahasan anggaran di tingkat legislatif. Akibatnya, anggota Komisi III jadi takut ikut membahas anggaran dengan mitra kerjanya.

Komisi III menggelar rapat kerja bersama KPK, PPATK dan LPSK. Rapat tersebut untuk membahas anggaran ketiga lembaga itu.

KY bersama LPSK serta Ombudsman menandatangani nota kesepahaman. Langkah ini diambil untuk mewujudkan lembaga peradilan yang bersih.

Ombudsman menyebutkan aduan masyarakat terhadap lembaga peradilan di Indonesia terus meningkat. "Ini kan memalukan dan itu banyak yang diadukan," kata Danang Girindrawadana.

Sejauh ini para buruh korban perbudakan di Tangerang belum meminta perlindungan kepada LPSK. Fasilitas perlindungan diberikan bila para buruh bersedia menjadi saksi dalam persidangan terhadap pelaku perbudakan.

Susno Duadji masih menjalani program perlindungan saksi dan korban sebagai whistle blower. Namun jika tak diperpanjang pada Agustus 2013, maka LPSK akan menghentikan program tersebut.

Saksi mata kasus penyerangan di Lapas Cebongan, Sleman, Jawa Tengah menolak memberi keterangan langsung di persidangan. Sebagai gantinya mereka meminta dilakukan teleconference.