Partai Demokrat memandang tak ada satu partai pun yang boleh mengintervensi kasus hukum. Begitu juga terhadap kasus hukum Nazaruddin, agar proses hukum terhadap kasus yang menimpa mantan bendahara umum PD ini berjalan cepat.

Aksi bungkam dan 'mendadak lupa' yang ditunjukkan Nazaruddin terkesan ganjil. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat (PD) itu dianggap sedang bermain-main dalam kasusnya.

Pemerintah telah mengumumkan dan akan segera menyerahkan 8 nama calon pemimpin KPK. Indonesia Police Watch meminta agar Komisi III tak meloloskan Jaksa dan Polisi sebagai pimpinan KPK.

Baru kemarin kita merayakan HUT RI yang ke 66. Idealnya, kemerdekaan itu membuat orang bebas berbicara, bebas menyatakan apa saja termasuk menuduh, asal saja tuduhan itu sesuai dan berdasarkan fakta-fakta.

Jejak Neneng Sri Wahyuni, hilang begitu saja. Padahal KPK telah menetapkannya sebagai tersangka. Agar keberadaanya segera terlacak, ICW mendesak KPK ajukan red notice untuk Neneng.

Dalam penegakan hukum, penyelidikan yang dilakukan oleh KPK harus dalam psosisi sesuai harapan publik, untuk mengupas tuntas problem kasus yang bersinggungan dengan Nazaruddin. Semua pihak yang terlibat juga diusut.

Meski sedang dalam status terperiksa oleh Tim Etik KPK, Chandra tetap diperbolehkan mengusut kasus Nazar. Sedang ICW tidak sependapat dengan kebijkan itu karena bisa mempengaruhi trust publik.

Pimpinan KPK Chandra M Hamzah dan Deputi Penindakan KPK Ade Raharja sedang diproses oleh Komisi Etik KPK, terkait pengakuan Nazaruddin yang mengatakan dua orang itu bertemu dirinya dan beberapa petinggi PD. Komite Etik berencana memanggil Nazar untuk menjadi saksi bagi Chandra dan Ade.

Setelah ditangkap di Kolombia, buronan KPK Nazaruddin akhirnya bisa dibawa pulang ke Tanah Air. Nazar bisa diseret pulang tidak melalui prosedur ekstradisi maupun deportasi.

Keberadaan istri Nazaruddin, Neneng Sriwahyuni, masih abu-abu. Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Denny Indrayana mengatakan penegak hukum yang seharusnya tahu posisi Neneng saat ini.