Indonesia bersama Qatar dan Afrika Selatan (Afsel) selaku anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB akan terus mengoptimalkan pencarian jalan tengah bagi Iran.

Kredibilitas Indonesia selama menjadi Ketua Komisi HAM PBB menjadi alasan utama penunjukan wakil tetap RI di Jenewa Dubes Makarim Wibisono untuk menjadi anggota misi Dewan HAM PBB yang akan ke Darfur, Sudan.

Pemerintah Indonesia mengusulkan pembentukan Komisi 3 Negara untuk penyelesaian masalah Myanmar. Usulan ini disampaikan dalam pertemuan tingkat Menlu Asean di Cebu, Filipina, 13-14 Januari lalu.

Indonesia tidak bergabung dalam kelompok yang menyetujui resolusi usulan AS ke Dewan Keamanan PBB untuk menekan Myanmar. Atas resolusi itu, Indonesia menyatakan absatain.

Pupus sudah rencana AS menekan pemerintah Myanmar melalui usulan draf resolusinya kepada DK PBB. Cina dan Rusia memveto resolusi tersebut, sementara Indonesia bersikap abstain.

Sepuluh hari menempati kursi Sekjen PBB, Ban Ki Moon sudah mengincar orang AS. Duta Besar AS untuk Indonesia Lynn B Pascoe juga diincarnya.

AS mengajukan secara resmi draf resolusi Myanmar untuk dibahas Dewan Keamanan (DK) PBB. Pemerintah RI mempertanyakan signifikansi resolusi ini.

Sejumlah LSM HAM menyayangkan sikap Indonesia yang hipokrit pada eksekusi mati Saddam Husein. Sebagai anggota Dewan HAM dan anggota DK PBB, seharusnya RI dapat bersikap tegas.

Tahun 2006 segera berakhir dan tiba saatnya memberi evaluasi. Kontras menilai kinerja Presiden SBY di bidang HAM masih jauh dari harapan.

6 Negara bertemu di Paris membahas nuklir Iran dan sanksi konkret. Iran terus membandel.