Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM akan membangun penjara khusus bagi narapidana kasus terorisme. Di sana 'menu' utama bagi warga binaan adalah program deradikalisasi.

Bersama kasus korupsi dan narkoba, tindak pidana teroris merupakan salah satu kejahatan luar biasa. Tapi memang sebaiknya narapidana kasus tindak terorisme dipisahkan dengan napi umum.

"Ada plus-minusnya, pertanyaannya, berapa banyak teroris di Indonesia sehingga butuh lapas khusus seperti itu? Kalau ada lapas teroris, berarti banyak teroris, tapi apa begitu di Indonesia?" ujar politisi PKS Nasir Djamil.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kemenkum HAM menyatakan tengah mengusahakan pembangunan penjara khusus narapidana terorisme.

Indonesia-Kanada sepakat untuk bekerjasama menangani kejahatan transnasional dan terorisme. Penandatanganan memorandum disaksikan Menlu kedua pihak.

Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Habib Riezieq menegaskan dua poin utama hasil Munas III . Dua poin itu adalah menuntut pembubaran Densus 88 dan menolak diselenggarakannya Miss World.

"Satu adalah napi LP Tanjung Gusta, Medan. Inisialnya AG," kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Irjen (Purn) Ansyaad Mbai, tentang penangkapan di Riau.

Kepala BNPT Ansyaad Mbai meminta masyarakat tidak mengolok-olok polisi terkait dengan penembakan yang terjadi beberapa waktu lalu. Menurut Ansyaad, penembakan pada polisi sebagai simbol negara menyiratkan jika serangan ditujukan pada seluruh elemen di negeri ini.

Penembakan polisi di Pondok Aren dipercaya oleh Kepala BNPT Ansyaad Mbai dilakukan oleh jaringan teroris. Penyerangan terhadap aparat negara seperti ini menurut Asyaad merupakan gejala internasional yang tak hanya terjadi di Indonesia.

Kepala BNPT Ansyaad Mbai menduga pelaku penembakan dua polisi di Pondok Aren, Tangsel, jaringan Poso. Pelaku melakukan penyerangan setelah sebelumnya berlatih di Poso.