Ahok dan Emil sama-sama tegas dan berani, minimal dalam hal memecat pejabat. Siapa yang lebih kuat menata 'kerasnya' Jakarta?

Ketua PTUN Medan, Tripeni Irianto, ditangkap KPK. Ternyata sengketa ini menyimpan sengkarut hukum yang rumit.

Pemerintah berencana meratakan standar PNS di Indonesia. Sehingga nantinya tidak ada lagi status PNS pusat maupun daerah.

Ahok melantik Dr. Ir Oswar Muadzin Mungkasa menjadi Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.

Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) menyerahkan SK CPNS Formasi Tenaga Honorer Kategori II di lingkungan Pemprov DKI.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan, Aparatur Sipil Negara (ASN) harus bersikap netral pada pelaksanaan pilkada serentak. Begini pernyataan JK:

Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla memasuki 1 (satu) tahun pemerintahannya pada 20 Oktober 2015. Apa tantangan mereka ke depan?

KUHP memberikan jaminan pejabat yang melaksanakan kewenangannya tak bisa dipidana. Tapi dalam praktiknya, doktrin ini tidak linier.

Selain masalah kesejahteraan, masalah netralitas ASN juga berhubungan dengan jabatan dan karier. Tak sedikit ASN yang tak netral demi mengejar jabatan.

Suara kekecewaan soal tunjangan jastel yang tak lagi diterima PNS Kominfo eks Ditjen Postel tak lagi bisa tertahankan. Sampai akhirnya, sekitar 200 pegawai datang bergerombol untuk berkorespondensi dengan Menkominfo Rudiantara membahas nasib periuk nasi mereka.