Badan Legislasi (Baleg) DPR akhirnya sepakat mencabut Revisi Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2013. Meski demikian, hal itu tidak berarti setelah 2013 tidak bisa dibahas kembali.

Keputusan DPR tetap mempertahankan draft revisi UU KPK dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2013 mendapat tentangan dari mantan pimpinan KPK, Haryono Umar dan M Jasin. 

"Kalau dia tidak sekolah, dia tidak bisa menjabat di jabatan-jabatan yang seharusnya dia tempati. Sementara usia terus bertambah, dan ujung-ujungnya nganggur," kata anggota Kompolnas, Andrianus Meliala.

Revisi PP 63 soal sumber daya manusia (SDM) atau yang dikenal PP Penyidik KPK sudah ditandatangani Presiden SBY. Tapi isi PP itu dinilai belum tuntas memberi dukungan penuh bagi KPK untuk bekerja. 

Meski selama ini diprotes di sana-sini, Dewan Perwakilan Rakyat tetap mempertahankan draft revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Program Legislasi Nasional 2013. Keputusan itu diambil rapat antara Badan Legislasi DPR dan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas tetap menginginkan masa kerja penyidik yang bertugas di KPK selama 12 tahun. KPK akan memperjuangkan hal tersebut. 

DPR RI urung mengeluarkan draft Revisi UU (RUU) KPK dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2013. Maka itu artinya, DPR masih bisa melakukan revisi terhadap UU KPK.

Penetapan Menpora Andi Mallarangeng sebagai tersangka kasus Hambalang diharapkan bisa membuka ruang bagi keterlibatan pelaku lain.

Komisi Pemberantasan Korupsi akan mempertahankan para penyidiknya yang hendak ditarik pulang oleh Mabes Polri. Komisi itu menilai, penarikan penyidik bertentangan dengan kepentingan pemberantasan korupsi secara optimal.

Ketika Polri kembali melakukan penarikan penyidik, KPK menyatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono seharusnya merekalisasikan janjinya untuk meneken revisi PP SDM KPK.