Dari tempat persembunyiannya di Singapura M Nazaruddin menuduh Ketum PD Anas Urbaningrum menerima uang senilai Rp 9 miliar. Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Jhonny Allen Marbun membantah tuduhan itu.

KPK akan menempuh segala cara untuk dapat memulangkan Muhammad Nazaruddin. Salah satunya, KPK akan memblokir aset rekening Nazaruddin sebagaimana yang biasa mereka lakukan untuk tersangka korupsi yang lain.

KPK didesak untuk segera menggunakan Mutual Legal Assistance ASEAN untuk bisa mendatangan tersangka M Nazaruddin ke Indonesia. Hanya dengan cara inilah, KPK bisa menghadirkan Nazaruddin ke Indonesia.

Aksi KPK dalam memburu koruptor di dalam negeri sudah mengundang decak kagum banyak pihak. Namun kasus Nunun Nurbaetie dan M Nazaruddin membuka kelemahan KPK.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo untuk mencari, menangkap, dan membawa pulang M Nazaruddin. Bagaimana dengan buronan KPK yang lainnya, seperti Nunun Nurbaetie dan Anggoro Widjojo?

Pasca penetapan sebagai tersangka M Nazaruddin, KPK memiliki dua opsi untuk menghadirkan mantan bendahara umum Partai Demokrat tersebut. Yaitu melalui jalur ekstradisi dan deportasi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta menyita harta kekayaan M Nazaruddin. Partai Demokrat pun mempersilakan KPK melakukannya jika memang.

Presiden SBY memerintahkan Polri mencari, menangkap, dan membawa pulang M Nazaruddin. Satgas Pemberantasan Mafia Hukum siap memberikan bantuan bila dibutuhkan oleh Polri.

Hingga kini Indonesia belum mempunyai perjanjian ekstradisi dengan Singapura. Ketua DPR, Marzuki Alie pun mendorong agar segera dilakukan pembahasan perjanjian tersebut.

Anggota tim investigasi Partai Demokrat Ruhut Sitompul dibuat gerah dengan mantan Bendahara PD M Nazaruddin yang hingga kini tak kunjung pulang dari Singapura kendati telah menjadi tersangka. Ruhut pun menyarankan Nazaruddin menyerahkan diri.