Baleg DPR telah membentuk panitia kerja (Panja) untuk membahas revisi UU MD3 tanpa melibatkan DPD. Namun Wakil Ketua Baleg Firman Subagyo menyatakan pihaknya masih akan mempertimbangkan keterlibatan DPD.

Politisi Partai Demokrat yang juga Wakil Ketua Baleg Saan Mustopa ditunjuk menjadi Ketua Panitia Kerja revisi UU MD3.

Tanpa kehadiran perwakilan DPD, Baleg DPR hari ini akan langsung mengumumkan susunan Panitia Kerja (Panja) revisi UU MD3.

Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat harmonisasi yang membahas mengenai usulan perubahan UU MD3. Rapat ini dihadiri oleh seluruh fraksi yang ada di DPR.

DPR melalui Badan Legislasi (Baleg) dengan pemerintah sepakat merevisi UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) menyusul kesepakatan dua kubu di parlemen. Namun pembahasan itu tak akan melibatkan DPD karena pasal-pasal yang direvisi tak terkait DPD. Apa kata DPD?

DPR bersama pemerintah sepakat merevisi UU MD3 sebagai tindaklanjut kesepakatan atas kisruh dua koalisi di parlemen. Kesepakatan dalam rapat Badan Legislasi itu dikritik karena tidak melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Rapat Baleg memutuskan revisi UU MD3 tanpa memasukan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Ketua MPR Zulkifli Hasan berharap agar Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bisa segera bekerja. Dengan demikian sejumlah agenda revisi UU tentang MPR, DPD, DPD, dan DPRD yang menjadi kesepakatan KMP dan KIH dapat segera terlaksana.

Fraksi PDIP di DPR tengah bersiap menyerahkan nama-nama anggota Komisi DPR. Saat ini PDIP sudah menetapkan susunan kepengurusan fraksi di DPR, berikut kelompok komisi dari fraksinya sendiri.

Rapat Paripurna DPR telah mengesahkan Peraturan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR. Proses pengesahan ini sempat diwarnai sorakan protes dari Tenaga Ahli dan Staf anggota DPR yang belum digaji.