Berlarut-larutnya penyelesaian kasus BLBI membuat kalangan DPR geram. Pemerintah pun didesak untuk menyelesaikannya pararel antara hukum dan ekonomi.

Persoalan parsel selalu mencuat menjelang Lebaran. Pemerintah melarang parsel di atas Rp 250 ribu. Larangan itu justru tidak efektif dan lebih banyak mudaratnya.

Penyelesaian BLBI masih berlarut-larut, Badan Pemeriksa Keuangan kini pun angkat tangan, BPK sudah melakukan audit sejak 5 tahun lalu.

Rapat Bamus DPR gagal menjadwalkan penjelasan pengusul interlepasi BLBI pada Selasa 9 Oktober. Padahal sebelumnya, usul interpelasi dijanjikan akan berjalan lancar.

Mantan Wakil Kepala BPPN Arwin Rasyid diperiksa selama 4 jam oleh penyidik Kejaksaan Agung. Dia menjadi saksi penyelidikan kasus dugaan korupsi BLBI.

Sekitar 200 mahasiswa menggeruduk Gedung DPR. Mereka minta interpelator BLBI serius memperjuangkan pengambilalihan aset BLBI.

42 Anggota DPR dari lintas fraksi mendukung interpelasi BLBI. Namun hak untuk bertanya anggota dewan atas kasus BLBI itu ditanggapi adem ayem Jaksa Agung Hendarman Supandji.

Kinerja penegak hukum seperti kejaksaan, pengadilan, kepolisian, Timtastipikor, Tim Pemburu Korupsi, juga belum memuaskan. Aparat pemberantas korupsi lebih mementingkan kuantitas, juga terkesan tebang pilih, bahkan salah tebang.

Kwik Kian Gie membeberkan hal ihwal penjualan saham BCA pada 2002 terkait pelunasan BLBI di hadapan anggota parlemen. Sejumlah pejabat top terlibat.

FPAN mendukung penuh interpelasi BLBI. Seluruh anggota fraksi yang berjumlah 52 orang ini dipastikan akan memback up suksesnya interpelasi.