Rakyat yang dipenjara tanpa dosa akibat salah tangkap aparat di Indonesia diberi ganti rugi maksimal Rp 1 juta. Aturan ini diminta untuk segera direvisi karena telah berusia lebih dari 32 tahun.

Diskusi bertajuk 'Masa Depan Pemberantasan Korupsi' antara kiai se Jatim dan pimpinan KPK melahirkan 5 rumusan. Salah satunya soal pemiskinan koruptor.

Rakyat yang menjadi korban salah tangkap aparat terus menghiasi media massa. Negara hanya memberikan ganti rugi maksimal Rp 1 juta atas penderitaan rakyatnya yang dipenjara tanpa dosa.

Masih ingat kasus peradilan sesat yang dialami Sri Mulyati yang dipenjara 13 bulan tanpa dosa? Meski negara hanya memberi ganti rugi Rp 5 juta, tapi uang itu belum sampai ke kantong Sri.

Di Indonesia, korban salah tangkap aparat dan meringkuk di penjara berbulan-bulan hanya diganti Rp 1 juta oleh negara. Di AS, seorang warga yang salah tangkap ada yang diberi ganti rugi Rp 42 miliar.

Maukah Anda ditahan dan dipenjara tanpa dosa lalu hanya diberi ganti rugi Rp 1 juta oleh negara? Pasti jawabannya tidak. Tapi apa mau dikata, aturan Indonesia mengatakan demikian.

PP nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP sepertinya belum menjadi perhatian pemerintah Indonesia. Dalam PP tersebut korban salah tangkap sepertinya tidak mendapatkan keadilan lantaran hanya diberi ganti rugi maksimal Rp 1 juta.

Massa mahasiswa dari berbagai kampus di Bogor, Depok, Bekasi, Bandung hingga Lampung, melakukan unjuk rasa di Istana Bogor. Massa mahasiswa ini memberikan raport merah untuk Jokowi-JK dan menyampaikan tuntutan. 

Plt Ketua KPK Taufiequrachman Ruki tidak mau ikut campur terkait wacana Menkum HAM Yasonna Laoly untuk merevisi PP 99/2012 tentang remisi narapidana termasuk napi koruptor.

Melbourne University tidak akan mencabut gelar guru besar di bidang hukum dan humaniora kepada Prof Denny Indrayana meski mantan Wamenkum HAM itu ditetapkan sebagai tersangka.