Kalangan pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) lebih memilih opsi kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). Alasannya?

BPH Migas akan mengawasi ketat bocornya penggunaan BBM subsidi. Salah satunya mengawasi perusahaan tambang 'nakal'.

Pemerintah berencana untuk membatasi volume penggunaan BBM Bersubsidi untuk kendaraan plat kuning berdasarkan trayeknya.

Pemerintah melalui Badan Pengatur Hulu Minyak dan Gas (BPH Migas) menyiapkan tim khusus pengawasan pelaksanaan pembatasan konsumsi BBM subsidi mulai April 2011.

Pemerintah membantah terkait adanya tudingan penerapan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi karena adanya tekanan dari SPBU asing.

Terkait kebijakan pembatasan BBM bersubsidi pada akhir kuartal I-2011, pemerintah berencana akan mengujicoba penggunaan RFID (Radio Frequency Identification) pada April 2011.

Saat ini pemerintah sedang menyeleksi penggunaan teknologi yang akan digunakan untuk mendukung program pembatasan konsumsi BBM subsidi yang akan diterapkan mulai awal April 2010.

Pembatasan BBM bersubsidi akan berlaku triwulan I-2011. Namun hal ini tak menjamin terjadinya penyelewengan, khususnya dari kendaraan berplat kuning, yang masih berhak 'menghisap' BBM subsidi.

Masyarakat butuh solusi agar kehidupan di negeri teratur dan nyaman. Harga murah bukanlah hal yang sepadan untuk risiko tinggi yang dihadapi. Celaka sekali negeri ini jika dari waktu ke waktu terus berkubang dengan masalah yang sama!

BPH Migas menggandeng BPK untuk menangani pemeriksaan peyalahgunaan BBM bersubsidi. Jika selama ini BPH Migas hanya melakukan verifikasi, selanjutnya BPK akan mengaudit mendalam.