Komnas HAM menyebutkan, pengaduan pelanggaran HAM pertama dari masyarakat seluruh Indonesia ditempati Polri. Setiap tahun, rata-rata ada seribu pengaduan pelanggaran HAM dari Polri.

Kepercayaan kepada Pemerintahan SBY dalam penuntasan kasus korupsi menurun. Wajar saja hal itu terjadi. Kasus besar yang mencuat ke publik justru diungkap KPK, sebuah badan independen.

Kontras mengajukan protes kepada Mabes Polri. Hal tersebut karena keengganan Mabes Polri menerima perwakilan Kontras untuk menyampaikan hasil pemantauan dan riset mengenai praktek penyiksaan yang salah satunya dilakukan oleh Polisi.

Kasus tertembaknya seorang pekerja di Kantor Wilayah BRI Sumut karena tindakan seorang polisi yang bercanda dengan senjata, dinilai sangat keterlaluan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengimbau polisi untuk hati-hati menggunakan senjata api.

Sejumlah pihak mengusulkan adanya lembaga eksternal yang khusus mengawasi kinerja Densus 88. Polri mengaku terbuka atas pengawasan dari mana pun termasuk eksternal.

Penyerangan terhadap situs milik pemerintah sejatinya tidak belakangan ini saja terjadi, bahkan hampir tiap minggu. Namun khusus untuk penyusupan terhadap situs milik Polri itu terjadi lantaran situs tersebut tidak dirawat, jadi mudah dibobol.

Yusuf Supendi mengaku mendapat berbagai teror dan ancaman. Pendiri Partai Keadilan berencana akan mengadu ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Pemberian remunerasi bagi anggota TNI dan Polri memang dianggap menggembirakan bagi para prajurit kedua institusi. Namun begitu, pemberian remunerasi ini harus diimbangi dengan peningkatan kinerja dan pelayanan kepada publik.

Koordinator Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane menyarankan Polri tidak lagi campur tangan mengurusi kasus korupsi dan memberi kewenangan pada KPK. Usulan itu dinilai baik, untuk menyadarkan Polri bahwa institusi tersebut perlu banyak belajar pada KPK.

Bareskrim Mabes Polri berencana mengundang KPK, Kejaksaan, dan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum untuk mengikuti gelar perkara kasus Gayus Tambunan. Polri berharap gelar perkara bisa membantu mereka memacu proses penyidikan.