PT MLJ berulang kali tak mampu memenuhi pembayaran kepada korban lumpur Lapindo. Warga gerah dan meminta pemerintah pusat untuk mengambil alih pembayaran. Namun lagi-lagi lumpur Lapindo justru ditanggung negara.

Bencana subsidence atau penurunan pemukaan tanah mengancam tanggul penahan lumpur Lapindo. Salah satu penyebabnya, akibat beban lumpur di kolam penampungan yang semakin tinggi.

Pemerintah masih harus menganggarkan dana APBN hingga tahun 2017 untuk menuntaskan masalah Lumpur Lapindo.

Persoalan lumpur Lapindo masih berlangsung. PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) masih memiliki kewajiban membayar ganti rugi Rp 783,3 miliar untuk ganti rugi korban.

Dana Rp 155 miliar untuk membantu korban lumpur Lapindo di Sidoarjo tahun ini sempat jadi pertanyaan oleh beberapa pihak termasuk sejumlah Anggota DPR. Apa jawaban pemerintah?

Golkar menepis tudingan ada deal politik dengan Partai Demokrat (PD) terkait 'pasal Lapindo' di APBN-P 2013. Dana yang dianggarkan di APBN-P disebut tak ada kaitannya dengan Lapindo.

Pemerintah mengalokasi Rp 155 miliar untuk membantu korban lumpur Lapindo di Sidoarjo tahun ini. Anggaran tersebut tertera dalam pasal 9 RUU APBN Perubahan (APBN-P) 2013.

Saat melaporkan, tiga orang warga melakukan aksi mandi lumpur.

Masih banyak komban lumpur Lapindo, yang belum menerima pelunasan ganti rugi. Gubernur Jatim berharap, Aburizal Bakrie (Ical) melalui PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) untuk segera melunasi sisa pembayaran ganti rugi.

Korban lumpur Lapindo di luar peta terdampak berniat ke Jakarta. Mereka akan menemui presiden SBY dan mendesak agar Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) segera membayar ganti rugi mereka.