Para korban yang kehilangan anaknya di era 1997-1998 kecewa karena disambut kurang menyenangkan oleh Ketua DPR baru Marzuki Alie.

Aktifis Kontras mendatangi Kejaksaan Agung guna mempertanyakan sikap Jaksa Agung Hendarman Supandji. Hal ini terkait rekomendasi Paripurna DPR tentang tindak lanjut penyelidikan penghilangan secara paksa periode 1997-1998.

Tidak ada perubahan signifikan dalam penanganan kasus orang hilang dan pelanggaran HAM selama SBY berkuasa. Untuk itu, dalam periode berikutnya SBY didesak lebih berani.

Kontras mendatangi Direktorat Jenderal HAM Depkum HAM. Bersama para keluarga orang hilang, mereka menagih janji penanganan kasus orang hilang dalam ratifikasi konvensi internasional.

Islam tidak menganjurkan pemapanan suatu surga komunal, yaitu membangun kerajaan Tuhan di bumi (the Kingdom of God on the earth). Karenanya, mari membangun etik dan moralitas sejati agama: perdamaian semesta.

NKRI yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 secara faktual tidak lagi berdaulat. Namun, telah masuk dalam perangkap kekuatan subversi asing dengan bantuan para komprador dalam negeri.

"Mantan Panglima TNI Wiranto" dan "mantan Pangkostrad Prabowo Subianto" menjadi terdakwa atas pelanggaran HAM yang terjadi selama periode 1997-1998. Kedua jenderal tersebut diadili pada persidangan yang disebut 'Sidang Mei' atau 'Tribunal May'.

Penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) periode 1997-1998 hingga kini masih gelap. Hingga kini keluarga korban masih sulit memperoleh keadilan.

Istri almarhum aktivis HAM Munir, Suciwati, menilai laporan Muchdi Pr ke polisi kepada Usman Hamid merupakan pengalihan isu. Dia tetap akan fokus mencari kebenaran pembunuh suaminya itu.

Koordinator Kontras Usman Hamid mempersilakan Muchdi Pr menuntutnya ke polisi. Usman menegaskan, tidak akan pernah mencabut pernyataan bahwa mantan Deputi V Badan Intelijen Negara ((BIN) itu terlibat pembunuhan Munir.