Bila sebelum Pemilu Presiden Jokowi mengatakan koalisi tanpa syarat, tak ada bagi-bagi kursi menteri, dan kabinet ahli, ucapan itu sepertinya menjadi omong kosong. Buktinya, Jokowi dan elit di sekitarnya merayu-rayu partai yang terhimpun dalam KMP.

Sejak sidang paripurna DPR RI tanggal 25 September 2014 lalu yang mengesahkan UU Pilkada, sebagian besar aktivis, akademisi dan masyarakat umumnya merasa khawatir mengenai masa depan demokrasi lokal.

Koalisi Merah Putih saat ini tampaknya tengah berbangga setelah paripurna DPR mengesahkan Undang-undang tentang Pemilihan Kepala Daerah. Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, memberikan apresiasi setingginya pada parpol dalam koalisinya.

Wakil Sekjen PKB Muhammad Hanif Dhakiri mengapresiasi pernyataan sejumlah elite Partai Demokrat yang mendukung pilkada secara langsung. Menurut dia, hal ini memang sudah seharusnya dilakukan karena pilkada langsung merupakan capaian reformasi yang penting.

RUU Pemilihan Kepala Daerah masih menjadi polemik. Pengamat Politik Refli Harun menilai, ada motif bagi-bagi jabatan jika RUU Pilkada lewat DPRD itu jadi disahkan.

Wagub DKI yang juga Ketua DPP Partai Gerindra Basuki T Purnama mengambil sikap tegas dengan mundur dari partai karena merasa sudah tidak satu visi lagi. Keputusan Ahok ini dinilai akan mempengaruhi citra Partai Gerindra yang dianggap menggali lubang sendiri.

Keputusan Ketua DPP Partai Gerindra Basuki T Purnama (Ahok) untuk mundur dari partainya dinilai sebagai tamparan besar untuk Partai Gerindra. Sikap Ahok ini bisa memperburuk citra Gerindra.

RUU Pilkada masih menuai polemik mengenai prosesur pemilihan kepala daerah. Partai yang terhimpun di Koalisi Merah Putih berkukuh menginginkan kepala daerah dipilih lewat DPRD, sementara sisanya dan pemerintah ingin pilkada langsung.

Presiden terpilih Joko Widodo mengaku telah menemui ketum parpol koalisi yang mengusung dia dan Jusuf Kalla dalam Pilpres. Pertemuan tersebut dekat dengan pengumuman resmi postur kabinet mendatang yang direncanakan pada 15 September 2014.

Gelombang penolakan terhadap rencana Koalisi Merah Putih untuk menghapus Pilkada Langsung terus bermunculan. KPK ikut menentang niatan tersebut, karena bisa memunculkan pola korupsi baru.