detikFinance

ESDM Kaji Ulang Aturan Energi Baru Terbarukan

Wakil Menteri (Wamen) ESDM, Arcandra Tahar, menyatakan akan mengkaji ulang aturan-aturan Feed in Tariff listrik dari energi baru terbarukan (EBT)

Selasa, 29 Nov 2016 16:05 WIB

detikFinance

Jokowi: Urus Izin Pembangunan Perumahan Dulu 900 Hari, Sekarang 40 Hari

Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah melakukan penyederhanaan izin, jika dulu mengurus perizinan dibutuhkan waktu 700-900 hari, saat ini kurang dari 40 hari.

Selasa, 29 Nov 2016 14:10 WIB

detikFinance

Jonan Teken Aturan Baru, Swasta Bisa Jadi 'PLN Mini' di Daerah Terpencil

Menteri ESDM, Ignasius Jonan telah meneken aturan yang membolehkan swasta ikut membangun pembangkit dan menjual listrik.

Selasa, 29 Nov 2016 12:51 WIB

detikFinance

Menkominfo Siapkan Aturan Agar Google Cs Taat Bayar Pajak

Menkominfo Rudiantara sedang menyiapkan aturan untuk perusahaan teknologi kategori over the top bayar pajak.

Kamis, 24 Nov 2016 16:34 WIB

detikFinance

YLKI: Jangan Sampai Orang Miskin Kena Pencabutan Subsidi Listrik

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta pemerintah menyiapkan saluran pengaduan yang jelas bagi orang-orang miskin yang terkena pencabutan subsidi.

Senin, 21 Nov 2016 18:07 WIB

detikFinance

Kurang Dana, Ini Saran Pengusaha Agar Proyek Infrastruktur Bisa Cepat Selesai

Pemerintah bisa melakukan sekuritisasi, dengan menyewakan aset BUMN yang sudah jadi (brown field) kepada swasta, agar BUMN bisa membangun lagi proyek dari awal.

Kamis, 17 Nov 2016 13:06 WIB

detikHealth

Asupan Terlarang Bagi Bayi di Bawah Satu Tahun

Siapa yang tidak gemas melihat bayi yang suka makan? Tapi perhatikan ya, ada beberapa makanan yang tidak boleh diberikan pada bayi di bawah satu tahun.

Rabu, 16 Nov 2016 08:36 WIB

detikNews

Noorat, Kota Pedalaman Australia yang Dicabut Statusnya Sebagai Kota

Noorat di Victoria, Australia kehilangan status sebagai kota kecil setelah populasinya anjlok di bawah 200 orang. Apa yang terjadi dengan penduduk di sana?

Kamis, 10 Nov 2016 18:45 WIB

detikNews

Obesitas Hukum, Kemenkum Segera Rampingkan 62 Ribu Peraturan di Indonesia

Kurang lebih 62 ribu peraturan tersebar di berbagai instansi sehingga membelenggu percepatan pembangunan. Diperlukan perampingan secepatnya.

Jumat, 28 Okt 2016 11:32 WIB

detikNews

Obesitas Hukum, Prof Bagir Manan: Kemenkum HAM Harus Jadi Pusat Pembaharuan

Puluhan ribu peraturan membuat Indonesia menjadi belantara hukum sehingga pembangunan menjadi lambat. Oleh sebab itu, perlu perampingan dalam waktu singkat.

Jumat, 28 Okt 2016 09:18 WIB