detikNews

Putusan MA soal Syarat Calon DPD Dianggap Bahaya bagi Ketatanegaraan

Putusan MA dan PTUN Jakarta terkait syarat calon anggota DPD dinggap berbahaya bagi sistem ketatanegaraan Indonesia.

Minggu, 18 Nov 2018 17:05 WIB

detikNews

MA Diminta Transparan Saat Uji Aturan Eks Koruptor Nyaleg

MA diminta transparan dalam proses pengujian materi PKPU 20 Tahun 2018 tentang larangan napi eks koruptor maju nyaleg.

Minggu, 09 Sep 2018 14:23 WIB

detikNews

H-4, MK Belum Jadwalkan Sidang Manuver JK Mau Nyawapres Lagi

Rencananya, pendaftaran akan ditutup pada Jumat (10/8). Di sisi lain, gugatan juga dilayangkan ke MK namun belum ada tanda-tanda sidang.

Senin, 06 Agu 2018 09:59 WIB

detikNews

Netizen yang 'Tolak JK Nyawapres Lagi' Tembus 30 Ribu Orang!

Langkah JK menyalonkan diri menjadi cawapres menuai pro-kontra. Hingga petang ini, 30 ribu orang menolak langkah JK. Sedang yang mendukung baru 18 ribu suara.

Minggu, 05 Agu 2018 18:51 WIB

detikNews

Catat! Sudah 28 Ribu Orang Tolak JK Nyawapres Lagi

Muncul pula petisi tandingan di website yang sama dengan nama 'Dukung MK Perjelas Masa Jabatan Wapres. Petisi ini dibuat oleh salah satunya Jubri JK.

Minggu, 05 Agu 2018 09:52 WIB

detikNews

Seru! Muncul Petisi Dukung Manuver JK di MK

Akademisi dan ribuan orang membuat petisi tolak JK nyawapres lagi. Kini muncul tandingan untuk mendukung langkah JK menggugat ke MK.

Rabu, 01 Agu 2018 13:05 WIB

detikNews

Peluang Anggota Parpol Jadi Senator Bisa Ditutup Lewat Revisi UU MD3

Ahli hukum menilai peluang anggota parpol maju sebagai anggota DPD harus ditutup dengan revisi UU MD3.

Sabtu, 28 Jul 2018 13:39 WIB

detikNews

Datangi Komnas HAM, Pegawai KPK Tegaskan Kasus Novel Harus Diungkap

WP KPK mendatangi kantor Komnas HAM. Kedatangan mereka untuk menanyai perkembangan penanganan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan.

Jumat, 29 Jun 2018 13:22 WIB

detikNews

9 Ahli Hukum-Pemilu Temui KPU Bahas Aturan Eks Koruptor Nyaleg

KPU bertemu dengan beberapa ahli hukum dan ahli pemilu. Pertemuan dilakukan untuk membahas aturan larangan eks koruptor maju sebagai caleg.

Jumat, 22 Jun 2018 21:08 WIB

detikNews

Kemenkes Vs BPJS 'Diadili' di Kemenkum, Ahli: Lebih Responsif

Kemenkum HAM membuat mekanisme mediasi sebuah peraturan dengan memanggil para pihak. Mekanisme ini dinilai lebih responsif atas silang sengketa yang ada.

Jumat, 25 Mei 2018 15:33 WIB