Wacana penempatan penjara khusus koruptor di Lapas Sukamiskin Bandung terus menuai kontroversi. Penempatan napi kerah putih di lapas bersel satu napi satu itu dikhawatirkan menjadikan korupsi semakin merajalela.

Relokasi narapidana kasus korupsi ke LP Sukamiskin beresiko terhadap 'iman' para sipir. Tapi sudah ada antisipai untuk mencegah kemungkinan kolusi antara oknum sipir dengan narapidana yang mayoritas tidak kekurangan harta benda.

Wamenkum HAM, Denny Indrayana menemui terpidana kasus pencucian uang Vincentius Amin Sutanto. Remisi kepada Vincent karena sebagai reward telah menjadi justice collabator.

"Kita tidak masuk dalam pengawasan penjara. Tidak ada kewenangan KPK untuk mengawasi. Tapi kalau info ada kongkalingkong antara tahanan dengan petugas bisa saja disampaikan ke KPK," ujar juru bicara KPK, Johan Budi.

Rupanya banyak yang marah terhadap rencana relokasi napi kasus korupsi besar ke LP Sukamiskin, Bandung. Namun demikian Kementerian Hukum dan HAM tetap melaksanakan kebijakannya tersebut.

Jumlah tahanan terpidana korupsi di Rutan Kelas I Cipinang terus berkurang. Bukan karena jumlah kasus korupsi berkurang, melainkan sebagian sudah dipindah ke lembaga pemasyarakatan (lapas).

Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menampik bila dipilihnya Lapas Sukamiskin sebagai penjara khusus napi korupsi malah akan memanjakan koruptor. Denny menjamin tidak ada fasilitas khusus bagi narapidana.

Dipilihnya Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin di Bandung sebagai penjara khusus narapidana perkara korupsi, dikritik. Ada yang menyarankan para koruptor ditempatkan di Lapas Nusakambangan.

Rencana menjadikan LP Sukamiskin sebagai penjara khusus terpidana kasus korupsi, berpotensi justru menciptakan 'surga' baru. Apalagi kalau bukan karena godaan materi dari narapidana terhadap sipir, pun sebaliknya.

Wakil Menkum HAM Denny Indrayana mengusulkan Lapas Sukamiskin Bandung menjadi penjara khusus narapidana kasus korupsi. Namun demikian, penempatan para koruptor di lapas tersebut dikhawatirkan rawan penyimpangan.