Wacana pengaturan penyadapan yang dilontarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring adalah upaya pemerintah sendiri untuk mempersulit penyadapan yang dilakukan oleh penegak hukum.

Rencana Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring yang ingin membatasi penyadapan melalui Peraturan Pemerintah (PP) perlu dikaji ulang. Pengaturan kembali soal kewenangan penyadapan KPK tidak harus membatasinya.

Usulan Menteri Komunikasi dan Informatika yang ingin membatasi kewenangan penyadapan dalam Peraturan Pemerintah (PP) menuai protes. PP tidak perlu dibuat apabila UU tidak memerintahkan.

Sejumlah wartawan melaporkan dua jaksa ke Polres Metro Tangerang. Jaksa berinisial RH dan DT tersebut dianggap telah melakukan intimidasi dan melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap wartawan saat meliput.

Rencana pembuatan PP yang mengatur tentang penyadapan oleh lembaga penegak hukum dirasa aneh. KPK merasa tidak pernah menggunakan kewenangan sembarangan.

Irjen Pol Ito Sumardi mengaku siap kalau telepon selulernya akan disadap. Pria yang ditunjuk menjadi Kabareskrim menggantikan Susno Duadji itu pun tidak takut karena tidak melakukan suatu pelanggaran.

Aturan penyadapan oleh lembaga penegak hukum perlu dilakukan dengan cermat. Jangan sampai muncul kesan pemerintah ingin mengebiri pemberantasan korupsi lewat pembatasan penyadapan.

Karena mafia hukum bukan barang asing bagi kita, maka saya mengucapkan selamat datang kepada Anda di kuis yang saya pandu. Ada 10 pertanyaan yang harus Anda jawab di sini. Simak baik-baik.

Wacana rencana PP yang mengatur penyadapan atas KPK dan penegak hukum lainnya oleh Menkominfo Tifatul Sembiring dinilai tidak cermat. Pengaturan itu sama saja melarang KPK menyadap.

Rencana Menkominfo Tifatul Sembiring yang akan mengeluarkan peraturan pem­e­rin­tah (PP) mengenai penya­dap­an dianggap hal yang wajar. Tapi diharapkan PP tidak membatasi kelincahan KPK memberantas korupsi.