Satu tahun setelah pengungsian kaum Syiah di Sampang, Komnas HAM meluncurkan hasil temuan dan rekomendasi mereka. Konflik Sampang dipengaruhi dinamika politik.

Susno menyebut dirinya sebagai whistle blower terhadap kasus pajak PT Arwana dan penyelewengan dana pengamanan Pilgub Jabar. Kalau dirinya tidak mengungkap, maka dua kasus itu tidak pernah terbongkar.

Presiden SBY meminta semua pihak menghormati setiap proses peradilan. Jangan sampai melakukan tekanan kepada hakim-hakim yang sedang menjalankan proses peradilan.

MA keberatan terhadap pernyataan Denny Indrayana yang meragukan independensi pengadilan kasus Cebongan. Denny berdalih kritikannya semata-mata untuk mewujudkan kewibawaan pengadilan.

Sebanyak 5 tahanan LP Cebongan akhirnya bisa hadir di Pengadilan Militer Yogyakarta. Ada beberapa permintaan sebelum mereka menyampaikan kesaksian soal penyerangan LP dan tewasnya 4 tahanan titipan Polda DIY.

Sekjen Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas dimasukkan ICW dalam daftar caleg yang diragukan komitmennya dalam pemberantasan korupsi. Merespon hal tersebut, Ibas akan mengecek kebenaran rilis tersebut.

Puluhan orang menggelar aksi demo di Pengadilan Militer II/11 Yogyakarta. Mereka mendukung tindakan 12 anggota Kopassus Grup 2 Kandang Menjangan Kartasura dalam memberantas premanisme di Yogyakarta.

Dalam kasus penyerangan LP Cebongan, sejumlah saksi memerlukan fasilitas video conference untuk memberi kesaksian di persidangan. Eks Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim mengatakan fasilitas itu diperlukan untuk melindungi saksi dari intimidasi.

Sebanyak 10 dari 42 orang saksi kasus penyerangan LP Cebongan masih mengalami depresi sehingga tak dapat hadir langsung di pengadilan. Mereka hanya siap bersaksi jika menggunakan video conference (VCR). Bagaimana penjelasan Mahkamah Agung (MA) soal VCR?

Ketua Komnas HAM Siti Nur Laila dan stafnya, Mimin, disoraki massa pendukung Kopassus di Pengadilan Militer yang menyidangkan kasus eksekusi di LP Cebongan.