Sebuah gedung tua di sudut Mentang, Jakarta Pusat tampak lengang. 15 tahun lalu, para penggiat hukum ikut memoles lahirnya amandemen UUD 1945 di gedung ini, markas Komisi Hukum Nasional (KHN).

Ada cerita hakim yang memilih kehujanan daripada menerima bantuan payung orang yang di dekatnya. Sang hakim khawatir, jika nantinya ia mengadili pemberi bantuan payung itu ia tidak mengadili dengan adil.

KY meminta hakim Teguh mengundurkan diri sebagai ketua majelis kasus sengketa Partai Golkar. Sebab, Teguh pernah 'dibantu' oleh Yusril Ihza Mahendra, pengacara Partai Golkar kubu Ical.

Pejabat negara, dipanggil Yang Mulia dan bermulut manis, membuat hakim berinisal MH meluluhkan Ina untuk melabuhkan hatinya. Siapa sangka, Ina dicampakkan setelah ia hamil dan melahirkan. Selidik punya selidik, MH telah beristri.

Sengketa Partai Golkar bergulir ke PTUN dengan ketua majelis hakim Teguh. Di kubu penggugat, duduk sebagai pengacara Yusril. Ternyata Yusril pernah 'membantu' Teguh di MK. Masih etiskah Teguh mengadili sengketa Golkar?

Perempuan mana tidak terpesona dengan sosok hakim. Dipanggil Yang Mulia, pejabat negara, dianggap sebagai 'Wakil Tuhan' di bumi, hingga mempunyai hak eksklusif mencabut nyawa seseorang.

MK menegaskan hakim ad hoc bukanlah pejabat negara, sesuai dengan UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Hakim ad hoc tipikor pada tingkat kasasi, Prof Dr Krisna Harahap mengaku kecewa dengan putusan itu.

Usai sidang di MK, Ina Mutmainah, korban hakim playboy berinisial MH tampak tegar. Ina ke MK demi mencari keadilan dan meminta agar tidak ada lagi kasus serupa sebagaimana yang ia alami.

Ina, korban hakim playboy di Kalianda, Lampung berinisial MH kembali menghadiri sidang di MK. Ina ke MK untuk meminta supaya MA tidak terlibat dalam pemberian sanksi kepada hakim.

Hakim agung menolak KY ikut terlibat seleksi hakim. MK merasa ada yang aneh. "Kalau bapak-bapak tidak senang Komisi Yudisial, jadi langsung saja, pengangkatan hakim diatur oleh MA," kata MK.