Keputusan Presiden Joko Widodo menunjuk HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung menuai banyak kritikan. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai penunjukkan Jaksa Agung membuktikan Jokowi tidak bisa menghadapi realita politik.

Anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem, Prasetyo, telah mundur dari partainya karena ditunjuk menjadi Jaksa Agung. Namun Surat Keputusan Presiden (Keppres) pengunduran diri Prasetyo dari DPR diperkirakan baru bisa keluar sebulan lagi.

Ketua DPP NasDem Johnny G Plate membantah penilaian kalau Ketua Umum NasDem Surya Paloh mendominasi kabinet pemerintahan Joko Widodo.

Presiden Joko Widodo ternyata tidak pernah menyetor nama M Prasetyo ke KPK dan PPATK untuk dianalisa. ‎Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta azas praduga tak bersalah harus dihormati.

Terpilihnya M Prasetyo sebagai Jaksa Agung masih terus menuai polemik. Terlebih lagi setelah adanya fakta baru kalau Presiden Joko Widodo belum menyetor nama Prasetyo ke KPK dan PPTAK untuk dianalisa dulu. 

Jokowi melantik Prasetyo sebagai Jaksa Agung untuk lima tahun ke depan. Prasteyo dilantik di tengah ketidakpuasan publik yang menilai politikus tidak layak menjadi aparat penegak hukum.

Kerja,kerja, kerja, adalah jargon Presiden Jokowi yang juga dipesankan kepada Jaksa Agung Prasetyo. Prasetyo mendapat amanat untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum.

‎Penunjukan HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung oleh Presiden Jokowi dianggap kurang tepat oleh sejumlah kalangan. Jokowi juga tidak meminta 'rekomendasi' dari KPK soal nama politisi Partai NasDem itu yang kini menjabat sebagai Jaksa Agung.

Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Martin Hutabarat mengkritisi kebijakan Presiden Joko Widodo yang menunjuk Prasetyo sebagai Jaksa Agung. Apalagi, pemilihan jaksa agung tidak melibatkan lembaga seperti PPATK dan KPK.

Ketum NasDem Surya Paloh disebut-sebut sebagai pihak yang mengusulkan Prasetyo jadi Jaksa Agung ke Presiden Jokowi. Namun Bos Media Group itu membantah.