"Nah proses Omnibus Law ini tidak dilalui. Ini UU sangat tertutup, penuh rekayasa dan hanya ingin mementingkan sekelompok orang saja," kata Said Iqbal.
Pemerintah mendata 180 titik banjir Jabodetabek di awal Januari. Untuk meminimalisir terjadi lagi, pemerintah melakukan perbaikan infrastruktur penangkal banjir
Jokowi berharap DPR dapat selesaikan omnibus law dalam waktu 100 hari. Baleg DPR yakin selesai jika ada pembahasan di pemerintah, pelaku usaha, hingga buruh.