Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali mempersilakan jika Badan Pemeriksa Keuangan hendak mengaudit anggaran lembaga yang dipimpinnya. Sikap ini sejalan dengan permintaan Hakim Agung Gayus Lumbuun –yang menimbulkan keributan dengan Sekretaris MA dan pimpinan MA beberapa waktu lalu.

Penanganan kasus Century harus ada kepastian. Apalagi 1 bulan lagi memasuki Desember 2012, di mana hampir genap 1 tahun kepemimpinan KPK jilid III. Salah satu kasus yang paling ditunggu penuntasan kasus Century. 

Djoko Sarwoko menyatakan Sekretaris MA Nurhadi akan melaporkan harta kekayannya ke KPK hari Selasa ini. Namun sampai jam kerja berakhir Nurhadi tak juga datang melapor.

“Yang memiliki kewenangan itu kan KPK dengan penyidikannya.”

Di kasus Hambalang, KPK mendapatkan data berharga dari penggeledahan di sejumlah tempat pada pekan lalu. Di lain sisi KPK juga mendapatkan aliran dana dari PPATK. Dua data ini akan saling dicocokkan. 

PDIP akan mendorong DPR untuk melakukan audit pada seluruh BUMN agar diketahui data indikasi setoran. Dari audit itu nantinya bisa diketahui mana BUMN yang kerap memberi setoran jelang Pilpres atau pemilu. 

Hakim agung Prof Gayus Lumbuun meminta pihak eksternal melakukan audit keuangan MA secara transparan. Atas permintaan ini, Ketua MA Hatta Ali menyambut baik hal tersebut.

Ketua MA mengaku tidak mengetahui bahwa Sekretaris MA Nurhadi belum melaporkan harta kekayaan ke KPK. Yang pasti, menurut Hatta, LHKPN merupakan kewajiban setiap pejabat negara.

KPK telah menyerahkan audit proyek Hambalang ke KPK. Namun Dedi Kusdinar, tersangka dalam kasus Hambalang, menyerahkan sepenuhnya pada KPK mengenai siapa yang bakal menjadi tersangka selanjutnya.

Inefisiensi PLN Rp 37 triliun akibat PLTG tidak dapat pasokan gas, sementara di sisi lain pada saat itu gas dari Tangguh Papua diekspor 100% ke luar negeri dengan harga murah.