UU Minerba akhirnya disahkan. Ketentuan-ketentuan dalam kontrak yang sudah berjalan pun akan diubah mengikuti aturan yang baru, kecuali masalah penerimaan negara.

UU Minerba akhirnya disahkan dalam sidang paripurna DPR Selasa ini. Pengesahan ini sempat panas karena diwarani aksi walk out dari 3 fraksi, yaitu FPAN, FPKS dan FPKB.

Fraksi Partai Amanat Nasional menyatakan tidak setuju mengesahkan RUU mineral dan batubara (minerba) menjadi UU. Sidang paripurna DPR yang sedang berjalan terpaksa diskors.

RUU Minerba benar-benar penuh kontroversi. Pengesahan RUU ini kemungkinan dilakukan secara voting, karena masih ada beberapa hal yang belum disepakati. 

Saat orde baru berkuasa, kita hanya bisa mengurut dada ketika  para cukong dan pengikut cukong yang nota bene penguasa orde baru memperoleh Hak Penguasaan Hutan (HPH) maupun Kontrak Karya (KK) Pertambangan.

Setelah 3,5 tahun negosiasi alot, RUU Minerba akhirnya disahkan hari ini. Inilah era baru dalam dunia pertambangan di Indonesia yang sempat mendulang kontroversi.

Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro mengusulkan agar beberapa pabrik pupuk dipindahkan ke sekitar kawasan LNG Tangguh. Tujuannya adalah demi efisiensi pabrik pupuk.

Kewenangan Pertamina di Blok Natuna sempat disebut belum sah. Namun Menteri ESDM menegaskan, pemerintah sudah memberikan kewenangan kepada Pertamina untuk mengelola blok Natuna.

LNG Tangguh akan menghasilkan 'tetesan pertama' atau first drop-nya pada April 2009. Keluarnya first drop tersebut mundur dari rencana semula pada Februari 2009.

Produksi komoditas tambang pada 2009 diprediksi akan melorot 20-30%. Para pengusaha pun makin merasa pesimistis bisa membayar pajak sesuai target 2009.