Pakar hukum tata negara yang juga aktivis antikorupsi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta mengatakan, peristiwa penangkapan terhadap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto bisa digolongkan upaya kriminalisasi.

Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara terkait kasus penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Polri, Jumat 23 januari 2015, pagi. Berikut pernyataan Joko Widodo. 

Presiden Jokowi meminta melanjutkan kasus hukum bagi KPK dan Polri dan agar keduanya tidak bergesekan, dinilai tidak tegas. Presiden Jokowi semestinya belajar dari presiden pendahulunya. 

Merespons penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, aktivis di Surabaya mengibarkan bendera setengah tiang. LBH menilai, penangkapan BW akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia.

Saldi meminta Presiden Joko Widodo untuk bersikap tegas. Tidak boleh ada kriminalisasi dalam proses penegakan hukum. "Harus ada penegasan dari presiden yang membawahi kepolisian bahwa hentikan segera kriminalisasi dalam penegakan hukum," ujar Saldi.

Eks Menkum Ham Amir Syamsuddin geleng-geleng melihat pasal pidana yang dikenakan Bareskrim Polri pada Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Dia menilai ada kejanggalan dalam penerapan pasal itu. 

Bambang Widjojanto ditangkap Bareskrim Polri dengan cara sewenang-wenang. Pimpinan KPK itu diborgol, diangkut bersama anaknya, sambil diberi tekanan teror sepanjang perjalanan.

Politkus PDIP Sugianto Sabran merupakan orang yang melaporkan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ke Polri. Dia bersumpah, langkah hukum yang dilakukannya adalah demi mencari kebenaran.

Mabes Polri menangkap BW seusai mengantar anaknya ke sekolah di Depok, pagi ini. Penangkapan ini dinilai aksi balas dendam karena KPK menetapkan calon Kapolri Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka.

Wakapolri Komjen Badrodin Haiti menyatakan kasus Bambang Widjojanto adalah kasus lama. Tapi kenapa diungkap lagi oleh Polri?