Wakil Ketua Komisi III, Aziz Syamsuddin, kembali kembali mengusir Wamenkum HAM, Denny Indrayana dari ruang rapat. Bahkan politisi asal Golkar ini juga sempat memaki Denny.

Rapat kerja antara Komisi III DPR dengan Kemekum HAM hingga pukul 23.15 WIB tidak menemukan sebuah kesimpulan. Rapat ini pun akan kembali dilanjutkan esok hari, Kamis (8/12) pukul 14.00 WIB.

Hingga pukul 22.00 WIB, Raker Komisi III DPR dengan Kemenkum HAM masih alot. Komisi III dan Kemenkum HAM belum menemukan titik temu perihal pengetatan pemberian remisi.

Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana bersikukuh bahwa SK Menkum HAM tentang pengetatan pemberian remisi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bila Komisi III mempersoalkannya, Denny mempersilakan untuk ditempuh jalur hukum.

Selain menggertak Menkum HAM Amir Syamsuddin, Wakil Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin juga mengusir Wamenkum HAM Denny Idrayana dengan tudingan tidak berhak mengikuti rapat kerja bersamanya.

Pengetatan syarat remisi dan pembebasan bersyarat terpidana kasus korupsi menjadi isu panas dalam rapat kerja antara Komisi III DPR dengan Menkum HAM Amir Syamsuddin beserta jajarannya. Bahkan Wakil Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin sempat membentak Menkum HAM ketika menanyakan dasar hukum kebijakan itu.

Menkum HAM Amir Syamsuddin telah membuat gebrakan dengan melakukan pengetatan pemberian remisi. Ia menegaskan pengetatan remisi tidak bermuatan politik dan bukan ajang mencari popularitas.

6 Tahanan Lapas Kelas 1 A Pemuda Tangerang yang kabur pada 5 Juni 2011 lalu ditangkap di wilayah Gempol, Cirebon. Narapidan bernama Rahmat bin Maman tersebut telah ditangkap di rumah neneknya yang berada di belakang Kompleks Brimob, Cirebon.

Dalam setiap tahun, ribuan narapidana mendapatkan remisi saat ulang tahun Raja Thailand Bhumibol Adulyadej. Sayangnya, hanya satu orang yang tidak mendapatkan remisi. Seseorang itu adalah mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra.

"Sebenarnya mengukur IPK itu berdasarkan sejauh mana tingkat pelayanan publik di masing masing negara. Ini erat kaitannya dengan upaya perbaikan birokrasi atau reformasi birokrasi," tutur Jubir KPK Johan Budi.