Petinggi Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat resmi meneken 'kesepakatan damai' di DPR. Ada 5 kesepakatan perdamaian yang diteken kedua kubu tersebut.

Kesepakatan damai Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan Koalisi Merah Putih (KMP) akan diteken siang ini di gedung DPR. Segera setelah kesepakatan‎ itu ditandatangani, KIH akan bergabung kembali di DPR dalam rapat paripurna.

Juru lobi Koalisi Indonesia Hebat (KIH) Pramono Anung dan Ketua Fraksi PDIP Olly Dondokambey datang ke DPR. Sebelum naik ke Ruang Pimpinan DPR, Pramono menjelaskan lima poin kesepakatan yang bakal ditandatangani bersama Koalisi Merah Putih (KMP).

Perseteruan antara KIH dan KMP di ambang garis finish. Hari ini kedua kubu akan meneken kesepakatan damai, untuk kemudian selanjutnya dilanjutkan di dalam sidang paripurna yang akan dilakukan Selasa (18/11/2014) besok.

KIH dengan KMP akhirnya mencapai kata sepakat untuk berdamai dalam pertemuan di kediaman Hatta Rajasa Sabtu (15/11). Kedua kubu ini selanjutnya akan menggelar paripurna bersama pada Selasa (18/11). 

Rapimnas Golkar dikabarkan akan jadi ajang pematangan skenario Aburizal Bakrie kembali menguasai partai belambang pohon beringin itu, dengan membahas sejumlah agenda Musyawarah Nasional (Munas). Namun agenda Munas itu ditolak di Rapimnas.

Semoga saja 'perdamaian' antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) benar-benar terwujud. Artinya, DPR bisa cepat bekerja. Tak hanya berseteru perihal bagi-bagi kekuasaan. 

Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan Koalisi Merah Putih (KMP) menyepakati damai melalui jalan revisi Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). Namun revisi UU tidak pernah berlangsung cepat, tergantung materi yang dibahas.

Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) sepakat berdamai dengan memberikan 21 kursi tambahan untuk pimpinan komisi dan badan DPR kepada KIH. Kesepakatan itu ditempuh dengan jalan merevisi UU MD3.

KIH meminta agar UU MD3 direvisi terlebih dahulu baru sepakat berdamai dengan KMP. KIH juga hanya akan menyetorkan nama anggotanya ke Badan Legislasi dan Badan Anggaran, tidak ke semua alat kelengkapan dewan.