Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat mengaku sudah menerima draf rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Ketua DPR Setya Novanto menyebut pihak pemerintah-lah yang cenderung stagnan dalam bekerja sama melahirkan produk hukum bersama legislatif.

Kinerja legislasi DPR menjadi sorotan karena belum ada satu pun dari 37 RUU di Prolegnas prioritas yang selesai hingga sekarang. Komisi-komisi pun diminta menyerahkan draf RUU di akhir masa sidang IV.

KPK berniat melakukan perlawanan hukum terkait putusan Hakim Haswandi yang menyatakan penyidikan Hadi Poernomo tidak sah. Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin mengungkapkan bahwa proses banding dalam praperadilan dimungkinkan.

Fraksi PAN dan Partai Demokrat ragu revisi UU Pilkada bisa selesai dalam masa sidang IV DPR yang berakhir tanggal 7 Juli 2015. Meski begitu, Badan Legislasi DPR tetap yakin pembahasan bisa cepat dilakukan.

Keraguan akan penyelesaian revisi UU Pilkada muncul dari Partai Demokrat. Revisi UU tersebut membutuhkan waktu panjang sehingga tak mungkin selesai di masa sidang IV yang akan berakhir pada 7 Juli 2014 mendatang.

Masa reses yang lama dianggap menjadi salah satu penyebab lambatnya DPR menyelesaikan ‎Rancangan/Revisi Undang-Undang (RUU). Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini setuju masa reses dikurangi, tapi dia menolak masa reses dianggap DPR tidak bekerja.

Dua kubu di Partai Golkar tengah mengupayakan per‎damaian atau islah untuk mencapai kesepakatan agar bisa mengikuti 269 Pilkada tahun ini. Di sisi lain, DPR dengan dimotori Koalisi Merah Putih juga mengajukan revisi UU Pilkada agar Golkar bisa mengikuti Pilkada.

Kinerja DPR untuk menyusun atau merevisi Undang-undang ternyata berjalan lambat dalam catatan Badan Legislasi (Baleg). Setelah ham‎pir 7 bulan bekerja, baru dua UU disahkan DPR, itupun Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu).

Dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR hari ini terungkap bahwa kinerja legislasi DPR sangat lambat. Indikatornya, baru dua Undang-Undang yang disahkan selama hampir 7 bulan bekerja, itupun berasal dari Perppu pemerintah periode lalu.