Menteri Perindustrian MS Hidayat berencana mengundang CEO Toyota, Akio Toyoda, langsung dari Jepang ke Indonesia untuk membicarakan soal pengembangan mobil hybrid.

Apakah perusahaan yang tak berdomisili di Batam akan terkena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jika memasok barang ke Batam?

Menkeu Agus Martowardojo mengajukan pembebasan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) untuk pengembangan mobil murah dan ramah lingkungan.

Produsen mobil Toyota meminta berbagai kemudahan untuk meningkatkan penjualan mobil hybrid di Indonesia. Dalam hitung-hitungan pemerintah, bila hal itu dilakukan Toyota haruslah mau memproduksi mobil hybrid di dalam negeri dalam 3 tahun ke depan.

Produsen mobil Toyota berambisi untuk menjadikan mobil hybrid menjadi mobil yang laris di Indonesia. Toyota pun kemungkinan akan membuat mobil hybrid khusus untuk nusantara. Mobil ini kemungkinan bukan Prius, karena spek Prius sudah terlalu tinggi.

Pemerintah dan Toyota dalam 1 bulan belakangan tercatat sudah bertemu 2 kali untuk membicarakan masa depan mobil hybrid di Indonesia. Dalam pertemuan tersebut Toyota ternyata meminta keringanan pajak pada pemerintah.

Pemerintah akan memberikan insentif pada mobil hybrid di tanah air jika produsen tersebut mampu merakit mobil hybrid di dalam negeri. Menyikapi tantangan tersebut, PT Toyota-Astra Motor menyanggupinya.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo tidak ingin memberikan insentif pajak untuk pengadaan mobil hybrid.

Mobil-mobil berteknologi ramah lingkungan sebenarnya sudah banyak beredar di pasaran. Namun harganya masih selangit. Pemerintah pun kembali berjanji untuk memberikan insentif.

Rencana pemerintah yang menaikkan besaran penghasilan tidak kena pajak (PTKP) menjadi Rp 2 juta/bulan dinilai positif oleh DPR. SBY menurut DPR akhirnya menyadari.