Rencana investasi Rio Tinto senilai US$ 2 miliar untuk pertambangan nikel di Lasamphala, Sulawesi Selatan terancam mundur karena masih menunggu PP dari UU Minerba yang baru.

Pemerintah akan membuat aturan khusus bagi perusahaan tambang BUMN agar tidak dirugikan terkait kewajiban penyesuaian kontrak sesuai UU Minerba.

PT Rio Tinto Indonesia memastikan akan tetap menggarap penambangan nikel di  wilayah Sulawesi. Perseroan akan tetap berkomitmen terhadap rencana investasi sebesar US$ 2 miliar.

Publik sebagai pemilik NKRI sepanjang tahun 2008 masih diperlakukan sebagai obyek bukan subyek oleh para pengelola Negara. Sebagai pihak yang diberikan mandat untuk mengelola Negara, seharusnya mereka  memperhatikan atau mengakomodasi kepentingan publik.

Pemerintah melalui tiga departemen akan melakukan pemetaan industri pertambangan yang disesuaikan dengan UU Pertambangan Mineral dan Batubara.

Perusahaan tambang diharapkan bijaksana sebelum memberhentikan karyawannya. Pemerintah berharap perusahaan melakukan pengalihan ke bagian lain untuk mencegah PHK.

Pemegang Kontrak Karya dan PKP2B harus menyerahkan rencana kerja seluruh wilayah pertambangannya hingga kontrak/perjanjiannya berakhir paling lambat setahun setelah UU Minerba berlaku.

Dalam UU Minerba, pemegang izin usaha pertambangan harus mengutamakan penggunaan barang dan jasa domestik. Aturan ini diharapkan mengerek nasib industri lokal.

DPR telah mensahkan beberapa RUU seperti RUU MA, RUU BHD, RUU Minerba menjadi UU. Ketua DPR Agung Laksono meminta pemerintah segera mempercepat membentuk PP.

UU Minerba berpotensi menciptakan perselisihan yang bisa menyeret pemerintah ke arbitrase karena mengharuskan kontrak dan perjanjian tambang yang berlaku disesuaikan.