Fraksi Partai Demokrat (PD) DPR punya kebijakan tersendiri menyikapi penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Ketua Fraksi PD Edhie Baskoro Yudhoyono melarang anggotanya bicara soal penangkapan yang sedang ramai dibicarakan itu.

Mereka meminta Presiden Joko Widodo menjamin untuk membebaskan Bambang. Bila tidak mereka siap menduduki Mabes Polri.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto masih diperiksa penyidik Bareskrim Polri. Tim Hukum Penyelamat KPK berencana mengajukan penangguhan apabila Bambang tidak kunjung dilepaskan.

Pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Denny Indrayana menduga saat ini institusi kepolisian telah dimanfaatkan oleh kelompok pendukung Komisaris Jenderal Budi Gunawan.

Politikus PDIP Sugianto Sabran melaporkan Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto atas dugaan keterangan palsu pada 19 Januari 2015. Ini tanda bukti lapor Sugianto.

Mantan anggota DPR dari PDIP Sugianto Sabran melaporkan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ke Mabes Polri hanya beberapa hari setelah Komjen Budi Gunawan ditetapkan KPK jadi tersangka. Sugianto menampik laporan itu atas perintah PDIP.

Hanya butuh waktu beberapa hari saja, penangkapan terhadap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto diproses penyidik Bareskrim Mabes Polri. Proses hukum ini dinilai super cepat.

Tim kuasa hukum Bambang Widjojanto menyebut polisi sempat memaksa ikut serta saat tim berkonsultasi dengan Bambang. Kejadian ini disesalkan tim hukum Bambang.

Mabes Polri menyebut politikus PDIP Sugianto Sabran melaporkan Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto atas dugaan keterangan palsu pada 15 Januari 2015. Ini tanda bukti lapor Sugianto.

Pakar hukum tata negara yang juga aktivis antikorupsi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta mengatakan, peristiwa penangkapan terhadap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto bisa digolongkan upaya kriminalisasi.