Gaji hakim dipastikan naik. Pimpinan DPR mengucapkan selamat sembari berharap para hakim dapat bekerja lebih baik demi penegakan hukum di Indonesia.

3 Menteri, KY dan MA sepakat menaikkan gaji hakim 0 tahun dari Rp 6 jutaan menjadi Rp 10,6 juta/bulan. Di luar gaji tersebut, negara akan memberikan fasilitas lain. Hakim kini berstatus pejabat negara.

3 Menteri tengah berunding dengan Ketua MA dan Ketua KY membahas nasib kesejahteraan hakim. Pertemuan tersebut berjalan tertutup di ruang Ketua MA.

5 Lembaga negara sepakat mendudukkan status hakim sebagai pejabat negara, bukan PNS. Hal ini diiringi dengan berbagai hak kesejahteraan yang melekat terhadap pejabat negara tersebut.

Hakim berhak atas gaji pokok, tunjangan jabatan, rumah negara, sarana transportasi, jaminan kesehatan, jaminan keamanan, biaya perjalanan dinas, kedudukan protokoler, penghasilan pensiun dan jaminan lain.

Tanpa disadari, Sidang Itsbat yang dilakukan pemerintah, sebenarnya gambaran ketidakpastian dan ketidakkonsistenan kebijakan pejabat kita, sehingga bukan manfaat yang didapat, melainkan keraguan.

Masih ingat ancaman mogok sidang para hakim karena kesejahteraannya rendah? Nah, baru saja tim kecil dari berbagai lembaga terkait menyelesaikan RPP yang berisi pengakuan hakim sebagai pejabat negara dan hak-haknya.

Apa lacur, MA telah memutuskan hal tersebut kepada Sekretaris Desa Gili Ketapang, Kecamatan Sumberasih, Probolinggo, Jawa Timur, Agus Siyadi.

MA yang tidak memberikan hukuman penjara bagi terpidana korupsi Rp 5 juta dipertanyakan banyak pihak. Indonesian ICW menilai hal ini akan mempengaruhi citra MA ke depan.

KY menghormati putusan MA atas Agus Siyadi, terpidana korupsi senilai Rp 5 juta yang tidak dihukum penjara. Namun putusan kasasi ini mengecewakan masyarakat.