Pengusiran dan ejekan yang dilontarkan Aziz Syamsuddin kepada Wamenkum HAM Denny Indrayana dalam forum rapat kerja Komisi III DPR, di luar kepatutan. Namun bila Partai Golkar tidak menjatuhkan sanksi, bukan sesuatu di luar kepatutan.

Dukungan untuk menggulirkan hak interpelasi atas dikeluarkannya pengetatan remisi terus meluas. Tujuh fraksi di Komisi III DPR mendukung adanya hak interpelasi tersebut.

Rapat kerja lanjutan antara Komisi III DPR dengan Menkum HAM RI Amir Syamsuddin batal digelar. Raker batal karena Amir Syamsuddin tidak hadir di DPR lantaran sedang mengurusi persiapan hari antikorupsi sedunia.

"Saya pastikan yang bersangkutan tidak perlu kita tegur. Karena kadang kala yang bersifat kelakar sering terjadi juga dilakukan di komisi-komisi lain," kata Priyo Budi Santoso.

Politisi Partai Golkar Aziz Syamsuddin dan Bambang Soesatyo tengah menggalang dukungan untuk mengajukan hak interpelasi terkait pengetatan pemberian remisi bagi terpidana koruptor.

Wakil Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin memaki dan mengusir Wamenkum HAM Denny Indrayana dalam raker Komisi III gara-gara menyoal kebijakan pengetatan remisi bagi para koruptor. Menurut anggota Komisi III Ruhut Sitompul, tindakan Aziz itu menunjukkan Aziz membela koruptor. Bila Anda setuju penilaian Aziz membela koruptor, pilih Pro!

Azis Syamsuddin, meminta Denny Indrayana keluar meninggalkan ruang rapat kerja Komisi III karena dianggap tidak sopan. Sikap Azis itu tak elok dilihat publik karena terlampau emosional.

Sikap Wakil Ketua Komisi III, Azis Syamsuddin, dalam rapat kerja dengan Kemenkum HAM malam tadi bakal menjadi serangan balik untuk DPR. Tidak hanya itu, Partai Golkar, tempat Azis bernaung, juga tidak luput dari getahnya.

Azis Syamsuddin dalam rapat kerja, mengkritisi secara membabi-buta kebijakan Kemenkum HAM yang melakukan pengetatan pemberian remisi untuk koruptor. Sikap seperti itu pun disayangkan.

Politisi Golkar, Aziz Syamsuddin, bersikeras pengetatan pemberian remisi melanggar HAM. Hal ini dikarenakan dasar hukum pengetatan tersebut cacat hukum.