Mantan Direktur Utama PLN Dahlan Iskan menegaskan hasil Pemeriksaan BPK RI No 30/Auditama VII/PDTT/09/2011 Tanggal 16 September 2011 soal inefisiensi (pemborosan) PLN Rp 37,6 triliun pada 2009-2010 bukanlah korupsi.

Dahlan mengaku heran kenapa Komisi VII tidak memanggil Dirut PLN pada 2009 dimana inefisiensi terjadi.

Menjadi seorang pejabat ternyata seram. Kenapa? Karena terancam dikriminalisasi dan dipanggil jika ada temuan BPK, seperti kasus inefisiensi PLN Rp 37 triliun.

"Temuan (BPK) itu bukan berarti ada kriminal," kata Menteri ESDM Jero Wacik kepada Komisi VII DPR tentang hasil audit BPK bahwa terjadi pemborosan sebesar Rp 37 trilyun di PLN semasa dipimpin Dahlan Iskan.

Tak sampai 3 menit, Dahlan memberikan penjelasan dan mengambil kesimpulan tidak ada penyimpangan dalam inefisiensi PLN Rp 37 triliun sesuai audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menteri BUMN Dahlan Iskan akhirnya datang memenuhi panggilan Komisi VII DPR setelah 2 kali dipanggil tidak hadir.

Bareskrim Polri mulai menyidik kasus dugaan korupsi pengadaan plat nomor yang ada di Korlantas Polri. KPK yang juga mengusut perkara ini menyiapkan dua opsi: mengambil alih atau mensupervisi penyidikan Polri itu.

Bareskrim Polri tengah melakukan penyelidikan terkait dugaan korupsi pengadaan material plat nomor di Korlantas Polri. Mereka yang terlibat diduga juga menyandang status sama dengan beberapa tersangka yang terlibat dalam kasus simulator SIM.

Publik tengah menunggu KPK memverifikasi jumlah kekayaan Sekretaris MA, Nurhadi. KPK menilai lama atau tidaknya verifikasi sangat tergantung pada dokumen yang diberikan serta respon Nurhadi.

Melalui stafnya, Sekretaris MA Nurhadi akhirnya melaporkan kekayaanya ke KPK. Namun berapa jumlah kekayaan Nurhadi masih belum dapat diketahui karena harus diverifikasi oleh tim KPK.