Menyikapi kontroversi penyelenggaraan Ujian Negara (UN), Rektor ITB yang baru dilantik Akhmaloka mengingatkan jangan sampai UN dihapuskan begitu saja, tanpa ada standar yang lebih baik.

Hasil rapat komisi X DPR-RI dan Depdiknas yang memutuskan UN tetap dilaksanakan seperti konsep sebelumnya, dinilai para aktivis pendidikan sebagai simbol kegagalan perbaikan pendidikan nasional.

Agama tidak memiliki ruang. Itulah anggapan selama ini. Sehingga, yang dihasilkannya pun masyarakat yang materialistis. Tak ada standar norma atau nilai-nilai agama. Jadi, pantas jika banyak para oknum aparat menyeleweng dari tugas.

Meskipun program 100 hari pemerintah Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II baru berjalan 98 hari, namun pemerintah memastikan program 100 hari di sektor ekonomi dipastikan selesai 100%.

Pakar pendidikan dan Guru Besar UNJ Arif Rahman merasa perlu adanya standar norma pada penilaian Ujian Nasional (UN). Standar mutlak yang diterapkan pemerintah dianggap tidak memberikan ukuran pendidikan yang valid.

Pemerintah diminta tidak memaksakan diri untuk menggelar ujian nasional. Alasannya pemerintah belum mematuhi putusan MA untuk meningkatkan infrastruktur sekolah dan kualitas guru.

Seratusan pelajar mendatangi Istana Negara guna menyerukan aksi penolakan penyelenggaraan UN. Mereka mendesak pemerintah untuk melaksanakan putusan kasasi MA berupa pelarangan penyelenggaraan UN.

Sistem penilaian Ujian Nasional (UN) yang selama ini diterapkan dengan menggunakan standar kelulusan minimal yang ditetapkan pemerintah dinilai Sekretaris Jenderal Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) Iwan Hermawan tidak proporsional.

Ditolaknya kasasi pemerintah oleh Mahkamah Agung mengenai penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) sempat membuat sebagian aktivis pendidikan bernafas lega. Namun, pemerintah nampaknya berkeras menggelar UN tahun 2010 mendatang.

Pemerintah didesak untuk menghentikan UN. Putusan MA sudah jelas, harus ada perbaikan dalam penyelenggaraan UN bila hendak tetap digelar.