Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin terus melempar tudingan miring terhadap koleganya di sesama partai. Hal ini pun mengundang tanda tanya mengenai kondisi kesehatannya.

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat (PD), M Nazaruddin, akan kembali dikenai sangsi dari partainya. Ia akan dipecat jika terus-terusan melempar tudingan dari persembunyiannya.

Partai Demokrat (PD) menyayangkan sikap pengacara M Nazaruddin, OC Kaligis yang terkesan menyembunyikan kliennya. Dari pada berpolemik di media, OC Kaligis sebaiknya membawa Nazaruddin ke KPK.

Sosok Mr A yang disebut Wasekjen Partai Demokrat (PD) Ramadhan Pohan ingin mengganggu Partai Demokrat, masih misterius. Kini, Demokrat kembali melempar tudingan. Ketua DPP PD Gede Pasek Suardika menuding ada lagi Mr L yang menunggangi kasus M Nazaruddin.

Presiden SBY memerintahkan Polri untuk menangkap M. Nazaruddin. Perintah itu didasarkan atas pernyataan pimpinan KPK yang mengaku kesulitan mendatangkan tersangka kasus dugaan suap wisma atlet SEA Games itu untuk mengikuti proses hukum.

Kabareskrim Komjen Pol Ito Sumardi membantah menerima duit dari Nazaruddin. Ito menegaskan, motif suap dengan mengambil alih kasus korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak masuk akal.

KPK membenarkan Komjen Pol Ito Sumardi pernah bertemu dengan Deputi Penindakan KPK Ade Rahardja. Mereka membahas seputar kasus yang ditangani, bukan kuitansi jenderal.

Kabareskrim Komjen Pol Ito Sumardi mengakui mengenal sosok M Nazaruddin dan adiknya M Nasir. Sebagai anggota Komisi III, keduanya memang sering berkoordinasi dengan Polri. Namun, khusus untuk M Nasir, Ito mengenalnya lebih jauh yakni saat ia menjabat sebagai Kapolda Riau.

Kabareskrim Mabes Polri Komjen Ito Sumardi mengaku tidak pernah menerima uang sepeserpun dari mantan Bendahara Partai Demokrat M Nazaruddin. Untuk membuktikannya, Ito siap diperiksa oleh internal Mabes Polri dan PPATK.

Badan Kehormatan (BK) DPR membuka peluang pemberhentian anggota Komisi VII DPR Muhammad Nazaruddin. Nazaruddin bisa dijatuhi sanksi jika sudah jadi terdakwa, atau terbukti memberikan gratifikasi ke Sekjen MK.