PK Bibit-Chandra ditolak Mahkamah Agung. Langkah segera harus dilakukan Kejagung menyikapi putusan MA dengan mempertimbangkan putusan Pengadilan Tipikor atas Anggodo Widjojo.

Bak penyakit, lupa pernah menjadi terkenal di Indonesia saat Kasus Centrury. Waktu itu, saksi-saksi yang hadir di Pansus Century banyak yang mengaku lupa seputaran peristiwa tersebut. Kini, "penyakit" lupa juga menjangkit Mahkamah Agung (MA).

Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil mengusulkan apabila Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah harus menjalani persidangan maka Jaksa Agung, Kapolri maupun Ketua MA harus mengawasinya. Sang hakim juga harus jujur dan berpengalaman.

PK yang diajukan Kejagung atas kasus Bibit-Chandra ditolak MA karena dinilai tidak memenuhi syarat formil. Karena itu perkara yang melibatkan pimpinan KPK Bibit dan Chandra pun akan berlanjut.

Kejagung perlu segera menyikapi putusan MA terkait penolakan PK kasus Bibit-Chandra. Langkah yang dilakukan adalah segera menerbitkan kembali SKPP.

Kejagung harus segera mengambil sikap terkait PK Bibit-Chandra yang ditolak MA. Langkah terbaik, Kejagung menerbitkan SKPP kembali.

Mahkamah Agung menolak permohonan PK jaksa terkait kasus Bibit-Chandra karena merasa tidak berwenang menanganinya. Kuasa hukum Bibit-Chandra pun mulai berdatangan ke KPK.

Langkah hukum segera harus dilakukan Kejagung terkait peninjauan kembali (PK) Bibit-Chandra yang ditolak Mahkamah Agung (MA). Salah satunya dengan mengambil deponeerin.

Kejagung belum bisa mengambil sikap terkait PK kasus Bibit-Chandra yang ditolak MA. Namun Kejagung akan mengambil keputusan yang terbaik.

PK yang diajukan Kejagung atas kasus Bibit-Chandra ditolak. MA menilai PK tidak memenuhi syarat formil. Tim kuasa hukum Bibit-Chandra jauh hari sudah menduga ini.