Pengangkatan Jaksa Agung Prasetyo masih menuai kritik. Pemilihan Prasetyo dinilai sarat kepentingan politik. Presiden Jokowi pun diingatkan untuk lebih memihak ke rakyat dan mengesampingkan kepentingan parpol.

Pengangkatan M Prasetyo sebagai Jaksa Agung menuai kritik dari publik. Prasetyo diberi waktu 6 bulan untuk membuktikan kinerjanya.

Hingga hari ini Prasetyo masih merangkap jabatan yaitu sebagai anggota DPR dari Partai NasDem dan Jaksa Agung. Hal itu nyata-nyata melanggar UU Kejaksaan.

Pengangkatan HM Prasetyo menjadi Jaksa Agung oleh Presiden Jokowi hingga kini masih menyisakan pro dan kontra. Komisi III DPR yang membidangi hukum, enggan berkomentar banyak mengenai pilihan Jokowi tersebut.

Pengangkatan HM Prasetyo menjadi Jaksa Agung oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu hingga saat ini masih dihujani kritikan dari berbagai pihak. Tak terkecuali dari internal Kejaksaan Agung.

Terpilihnya HM Prasetyo menjadi Jaksa Agung masih menimbulkan keraguan di benak banyak pihak. Meski telah melepas jabatan di partai politiknya, namun tidak sedikit orang yang masih memandang mantan anggota DPR Fraksi NasDem itu sebelah mata.

Presiden Joko Widodo yang dikenal doyan blusukan diperkirakan masih terus menghadapi tekanan dari partai-partai anggota Koalisi Merah Putih.

Presiden Joko Widodo akhirnya bersuara soal pilihannya terhadap sosok M Prasetyo sebagai Jaksa Agung yang malah menuai kritik deras. Jokowi hanya ingin Prasetyo bisa membuat Kejaksaan lebih kuat.

Sejak berdiri hingga kini ada tiga Jaksa Agung yang berlatar belakang partai politik. Selain Prasetyo sebelumnya ada mendiang Baharuddin Lopa, dan Marzuki Darusman.

Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) menilai jika Presiden Jokowi serius dengan janji penyelesaian kasus pelanggaran HAM, maka Jaksa Agung baru harus segera menuntaskan kasus-kasus HAM yang tak kunjung selesai.