detikNews
PDIP: Revisi UU Tak Boleh Lemahkan KPK!
Pemerintah melalui Kemenkum HAM mengajukan revisi UU KPK masuk dalam Prolegnas prioritas tahun 2015.
Rabu, 17 Jun 2015 12:09 WIB
Filter
Urut berdasarkan
Tipe artikel
detikNews
Revisi UU Jangan Sampai Melemahkan KPK
Wakil Ketua Komisi III Benny K Harman menekankan revisi UU KPK tak boleh melemahkan KPK.
Rabu, 17 Jun 2015 11:36 WIB
detikNews
Revisi UU Akan Lemahkan KPK? PPP: Kita Tunggu Draf Pemerintah
Pemerintah mengajukan revisi UU KPK yang akan mengubah kewenangan penyadapan dan penuntutan.
Rabu, 17 Jun 2015 11:08 WIB
detikNews
Soal Revisi UU KPK, Pimpinan DPR: Tergantung Keputusan Fraksi
Pemerintah ingin mengubah kewenangan penyadapan dan penuntutan KPK lewat revisi UU KPK yang diajukan ke DPR.
Rabu, 17 Jun 2015 10:50 WIB
detikNews
Ini Pasal-pasal yang Ingin Direvisi dan Bisa Melemahkan KPK
Pemerintah lewat Menkum HAM mengajukan revisi UU KPK ke DPR. Sejumlah pasal yang ingin direvisi dinilai akan melemahkan KPK.
Rabu, 17 Jun 2015 10:27 WIB
detikNews
Soal Golkar, Menkum Yasonna: Harus Sampai Penentuan Kepengurusan
Yasonna Laoly mengimbau agar dua pihak Golkar ini bisa islah secepatnya sehingga menentukan kepengurusan yang berhak tanda tangan untuk Pilkada.
Selasa, 16 Jun 2015 19:34 WIB
detikNews
Sosialisasikan Program Aspirasi ke Jatim, Tim DPR Disambut Baik Gus Ipul
Tim Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) DPR mulai melakukan sosialisasi program yang kerap disebut dana aspirasi DPR itu.
Selasa, 16 Jun 2015 19:00 WIB
detikNews
Ajukan Revisi UU KPK, Menkum Ingin Ubah Hak Penyadapan dan Penuntutan
Kemenkum HAM mengajukan revisi atas Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi masuk dalam perubahan Prolegnas 2015.
Selasa, 16 Jun 2015 18:45 WIB
detikNews
DPR dan Menkum Yasonna Sepakat Revisi UU KPK
Revisi UU KPK ini merupakan usulan dari pemerintah.
Selasa, 16 Jun 2015 18:07 WIB
detikNews
Soal Kasus Angeline, F-PKB Usulkan RUU Pengasuhan di Rapat Baleg
Dalam rapat, Fraksi PKB mengusulkan agar RUU Pengasuhan Anak menjadi program legislasi nasional.
Selasa, 16 Jun 2015 17:40 WIB