RUU KUHP dan KUHAP masih berproses di DPR. Sejumlah pihak pro pemberantasan korupsi menengarai ada upaya pelemahan KPK yang dikandung dalam UU itu.  

Gabungan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta menggelar aksi demo memperingati Hari Anti Korupsi dan HAM internasional. Mereka menuntut dibubarkannya partai politik yang terlibat korupsi.

Jelang akhir tahun 2013, masih ada saja noda noda hitam dalam pemberantasan korupsi. ICW dan YLBHI menyebut 12 masalah yang masih menjadi momok antikorupsi. Mulai dari penangkapan Ketua MK, Akil Mochtar sampai 40 koruptor yang buron.

Pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Muzakkir menegaskan jaksa KPK tidak berwenang melakukan penuntutan terhadap perkara tindak pidana pencucian uang. 

Ketua MPR Sidarto Danusubroto tak yakin wibawa MK bisa dibangun kembali dengan cepat. Menurutnya, tak mudah mengembalikan kewibawaan dan kehormatan MK di tengah masyarakat.

Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas menyambut baik usulan agar setiap tersangka korupsi diborgol, sebagaimana yang menjadi prosedur dalam tindak pidana umum.

Wamenkum HAM Denny Indrayana mengatakan revisi KUHP dan KUHAP yang tengah dilakukan DPR saat ini untuk menguatkan tugas KPK. Tidak ada satupun butir dalam rancangan undang-undang tersebut yang melemahkan.

"RUU KUHP dan KUHAP bukan untuk memperlemah KPK. Kita punya komitmen yang sama soal pemberantasan korupsi, karena itu tidak mungkin kita melakukan pelemahan terhadap KPK," kata Saan Mustopa.

FPKS meminta agar kekhawatiran soal revisi KUHP yang dinilai melemahkan KPK tak ditanggapi berlebihan. FPKS bahkan meminta ICW yang melansir soal 9 pasal yang melemahkan KPK diminta membuat makalah. 

"KUHP ini berlaku secara umum, sementara KPK punya Undang-undang sendiri yang bersifat lex specialist. Kalau ada yang lex specialist maka itu yang dipakai," kata Ketua Komisi III DPR Gede Pasek Suardika.