Tidak diterimanya PK Kejagung tentang SKPP kasus Bibit  dan Chandra berpeluang menimbulkan kekosongan pimpinan di KPK. Oleh sebab itu, Komisi III DPR berencana memajukan waktu seleksi terhadap Bambang dan Busyro.

Kasus pimpinan KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah kembali mencuat. Kini, pilihan yang dimiliki keduanya tinggal menjalani persidangan atau jaksa agung mengeluarkan deponeering.

MA tidak dapat menerima permohanan PK SKPP Bibit Chandra yang diajukan Kejaksaan. Jika perkara ini harus ke pengadilan, Bibit Chandra mengaku siap.

Mahkamah Agung tidak menerima PK jaksa terkait kasus Bibit-Chandra. Karena itu putusan PT yangmenyatakan SKP2 Bibit-Chandra tidak sah harus dijalankan. Kejaksaan disarankan lakukan deponering.

Kuasa hukum Bibit-Chandra meminta agar Kejaksaan Agung segera mengeluarkan SKPP yang baru. Pemeriksaan tambahan juga diperlukan untuk menambah dasar yang kuat bagi SKPP tersebut.

Mantan anggota Tim 8 Todung Mulya Lubis menyayangkan keputusan MA yang menolak PK Jaksa atas kasus Bibit-Chandra. Namun dia berharap Bibit-Chandra berani maju ke pengadilan.

Status Bibit Samad Rianto tetap sebagai tersangka pasca penolakan MA terhadap PK SKPP yang diajukan Kejaksaan. Bibit enggan berpolemik dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Kejaksaan.

PK Bibit-Chandra ditolak Mahkamah Agung. Langkah segera harus dilakukan Kejagung menyikapi putusan MA dengan mempertimbangkan putusan Pengadilan Tipikor atas Anggodo Widjojo.

Bak penyakit, lupa pernah menjadi terkenal di Indonesia saat Kasus Centrury. Waktu itu, saksi-saksi yang hadir di Pansus Century banyak yang mengaku lupa seputaran peristiwa tersebut. Kini, "penyakit" lupa juga menjangkit Mahkamah Agung (MA).

Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil mengusulkan apabila Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah harus menjalani persidangan maka Jaksa Agung, Kapolri maupun Ketua MA harus mengawasinya. Sang hakim juga harus jujur dan berpengalaman.