Tok! Rapat Pleno Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya menyepakati revisi beberapa pasal di Undang-undang tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3).

Badan Legislasi (Baleg) kembali menggelar rapat pleno membahas revisi UU MD3. Sebanyak 8 fraksi setuju dengan revisi yang diajukan sementara PKS setuju dengan catatan dan Golkar belum memberikan pendapat.

Instruksi Presiden Joko Widodo yang meminta para menteri untuk tidak menghadiri rapat di DPR dilakukan untuk menghormati kesepakatan islah antara KMP dan KIH. KMP pun dinilai melanggar kesepakatan dengan mengundang menteri sebelum UU MD3 direvisi.

Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Senin (24/11/2014) kemarin membentuk Panitia Kerja revisi Undang-undang tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3). 

Baleg DPR RI masih mempertimbangkan untuk melibatkan DPD dalam revisi UU MD3. Ketua DPD Irman Gusman menegaskan bahwa keterlibatan DPD adalah suatu keharusan.

Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar para menteri dan pejabat setingkatnya tidak menghadiri rapat di DPR hingga lembaga wakil rakyat itu solid. PKB menilai instruksi ini sebagai dorongan agar ada kesatuan di DPR.

Sepuluh menit setelah dibentuk, Panitia Kerja yang dipimpin politisi Partai Demokrat Saan Mustopa langsung bekerja dengan melakukan rapat tertutup.

Baleg DPR telah membentuk panitia kerja (Panja) untuk membahas revisi UU MD3 tanpa melibatkan DPD. Namun Wakil Ketua Baleg Firman Subagyo menyatakan pihaknya masih akan mempertimbangkan keterlibatan DPD.

Politisi Partai Demokrat yang juga Wakil Ketua Baleg Saan Mustopa ditunjuk menjadi Ketua Panitia Kerja revisi UU MD3.

Tanpa kehadiran perwakilan DPD, Baleg DPR hari ini akan langsung mengumumkan susunan Panitia Kerja (Panja) revisi UU MD3.